Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah kembali mendapatkan kiriman 13 juta dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Bantuan tersebut, sudah langsung didistribusikan pada masyarakat untuk melakukan vaksin massal dan dipastikan pencapaian herd immunity bisa menembus angka 94%.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya kembali mendapatkan kiriman sebanyak 13 juta dosis vaksin Covid- 19 dan kebutuhan tersebut sudah langsung didistribusikan kepada masyarakat tersebar di 27 daerah kota, kabupaten supaya kegiatan vaksinasi bisa dilakukan. Karena sebelumnya, sejumlah kota, kabupaten di Jabar meminta tambahan vaksin karena kehabisan stok.
''Kami menerima vaksin dengan jumlah secara keseluruhan 13 juta dosis, dan sudah disebar kepada masyarakat supaya ada pencapaian ditargetkan mencapai 90% sampai 94%. Karena, sebelumnya juga sejumlah kabupaten datang meminta distribusi vaksin disebabkan mereka telah habis dan stok kosong, tapi Pemerintah Provinsi Jabar sekarang memang belum bisa memenuhi seluruh permintaan di wilayah kota, kabupaten," katanya, Rabu (11/8/2021).
Uu mengatakan, Pemprov Jabar sekarang telah kembali mendapatkan kiriman vaksin dan sudah sebarkan kepada kabupaten dan kota dan disesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan pemerintah pusat. Karena, kuota yang diberikannya tersebut harus sesuai angka dan Provinsi hanya memiliki kewajiban untuk meneruskan distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat tapi selama ini memang tidak bisa menentukan jumlah vaksin untuk suatu wilayah.
"Selama ini ada keinginan dari Pak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, ingin menentukan agar kabupaten, kota dapat berapa jumlah vaksin yang diterima sehingga kami juga akan lebih mengetahui kabupaten mana yang kurang dan lebih agar kebutuhan tersebut diterima supaya kegiatan vaksinasi yang dilakukan supaya tak ada yang mengalami kekurangan," ujarnya.
Menurutnya, seluruh angka yang berkaitan dengan vaksin Covid-19 ditentukan langsung oleh pemerintah pusat, termasuknya jumlah kuota yang diberikan.
"Harapan kami, pemerintah pusat agar sesuai dengan harapan Gubernur yang menentukan jumlah masing-masing untuk kabupaten, kota adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak kosong dan stok habis. Karena, selama ini berbagai daerah terus berupaya mengejar target herd immunity di akhir bulan Desember," paparnya. (AD/OL-10)
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Pembahasan RTRW ini sangat penting karena berdampak terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat
CEMARAN senyawa merkuri ditemukan di Waduk Cirata, Jawa Barat. Kandungan merkuri ditemukan dari tubuh ikan yang diambil dari waduk Cirata.
Hujan yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan terjadinya tanah longsor menimpa satu rumah warga di Kampung Kiararambai, Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jabar.
Saat ini sejumlah sekolah swasta di Jabar masih sepi peminat, akibat masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri.
Adapun untuk presentasi non-akademik, setiap juaranya memiliki nilai masing-masing
Menurut Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas juga turut mengurangi daya tarik Jalan Cihampelas yang dahulu terkenal sebagai tempat belanja jins.
Gugatan RK terhadap Lisa terdaftar dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Nilai Rp105 miliar dinilai bentuk ganti rugi materiil dan immateriil.
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved