Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
STOK vaksin Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Jawa Barat, sudah habis. Saat ini yang tersedia hanya stok titipan dari Polres Sukabumi dan Kodim 0607.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Sukabumi, Lulis Delawati, mengatakan stok vaksin yang dimiliki Dinkes sudah kosong. Saat ini masih menunggu pendistribusian vaksin dari pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar.
"Kalau vaksin Dinkes kosong. Adanya vaksin titipan TNI dan Polri. Stok vaksin titipan dari Polres Sukabumi Kota ada 1.600-an vial dan TNI sekitar 60-an vial," tutur Lulis, Selasa (3/8).
Jumlah sasaran vaksinasi di Kota Sukabumi terdata sebanyak 269.834 orang. Rinciannya, tenaga kesehatan dan penunjang sebanyak 3.337 orang, pelayan publik sebanyak 18.413 orang, lanjut usia sebanyak 27.241 orang, masyarakat umum dan rentan sebanyak 185.498 orang, dan remaja usia 12-17 tahun sebanyak 35.345 orang.
Cakupan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan penunjang pada dosis pertama sebanyak 4.021 orang (120,5%) dan dosis kedua sebanyak 3.596 (107,8%), pelayan publik untuk dosis pertama sebanyak 24.138 (131,1%) dan dosis kedua sebanyak 18.077 (98,4%), lanjut usia pada dosis pertama sebanyak 9.739 orang (35,7%) dan dosis kedua sebanyak 5.790 orang (21,2%), masyarakat umum dan rentan pada dosis pertama sebanyak 46.853 orang (25,2%) dan dosis kedua sebanyak 14.969 (8,1%), serta kalangan remaja pada dosis pertama sebanyak 1.349 orang (3,1%) dan dosis kedua masih nol. "Dikalkulasi, pemberian vaksinasi dosis pertama sudah sebanyak 86.100 orang dan dosis kedua sebanyak 42.432 orang," terang Lulis.
Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di Jawa Barat Habis
Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, mengimbau warga yang sudah divaksinasi agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, tak menutup kemungkinan warga yang sudah divaksinasi pun masih bisa terpapar. "Vaksinasi itu merupakan pertahanan terakhir," terang Fahmi. (OL-14)
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana mengungkapkan wilayah paling masih bertansaksi judi online atau judol di Indonesia. Paling tinggj Jawa Barat atau Jabar
PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved