Kepatuhan Prokes Warga di Cianjur Selatan Meningkat Selama PPKM Darurat

KEPATUHAN masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menerapkan protokol kesehatan (prokes) selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai meningkat. Hasil monitoring dan evaluasi tim di lapangan, masyarakat sudah menyadari pentingnya memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.

Koordinator Monitoring PPKM Darurat Wilayah Selatan, Tedi Artiawan, mengatakan monitoring dilaksanakan di titik-titik perbatasan dengan daerah lain. Di antaranya seperti di Kecamatan Cidaun yang berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kecamatan Naringgul yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta di Kecamatan Sindangbarang yang merupakan daerah sentral di wilayah selatan.

"Dua hari ini (Rabu dan Kamis) kami bersama tim memonitoring dan evaluasi kegiatan PPKM darurat di wilayah selatan. Hasilnya masyarakat sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan, terutama pemakaian masker," kata Tedi yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur ini, Kamis (15/7)

Monitoring dilakukan dengan cara melihat pergerakan data termasuk memantau langsung pelaksanaan operasi yustisi penyekatan kendaraan di daerah-daerah perbatasan. Pelaksanaannya dilakukan bersama unsur Forkopimcam di setiap kecamatan.

"Mudah-mudahan masyarakat bisa terus patuh terhadap protokol kesehatan selama masih terjadi pandemi covid-19," terangnya.

Meskipun secara umum penerapan PPKM di beberapa wilayah di selatan Kabupaten Cianjur berjalan kondusif, tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan. Diantaranya menyangkut roda perekonomian masyarakat, terutama perputaran distribusi komoditas produksi hasil bumi.

"Ada beberapa bahan konsumsi yang memang masih menumpuk di tempat-tempat penampungan. Seperti pisang, beras, dan gula merah," ujar Tedi.

Menumpuknya beragam komoditas hasil bumi dan produksi masyarakat itu dipicu pembatasan mobilitas. Pasalnya, berbagai komoditas tersebut banyak dipasarkan ke sejumlah kota besar seperti Bandung ataupun Jakarta.

Tedi segera berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan instansi taktis lainnya mencari solusi agar produksi hasil bumi dari wilayah Cianjur selatan bisa terdistribusikan ke berbagai daerah. Dengan demikian, roda perekonomian pun akan berjalan dengan baik.

"Hasil bumi ataupun produksi komoditas pangan dari selatan ini kebanyakan diambil langsung pemesannya. Tapi sekarang selama PPKM darurat ada pembatasan mobilitas. Sehingga jadi tersendat dan banyak menumpuk di tempat penampungan. Mudah-mudahan segera ada solusinya," tegas Tedi. (OL-15)