Kapolri ke Solo, Minta Kelompok Esensial dan Kritikal Diberi Tanda Khusus

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan evaluasi tentang pelaksanaan penyekatan PPKM Darurat di Surakarta, Jawa Tengah, yang sudah berjalan enam hari ini.

"Penyekatan hari berikutnya harus menjadi lebih baik dan benar sesuai aturan pemerintah, dengan hasil akhir, mampu menekan dan menurunkan laju pertumbuhan covid-19," paparnya .

Listyo berkunjung bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Mereka mendapat penjelasan pelaksanaan PPKM Darurat dari Kapolresta Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, Jumat (9/7)

Menurut Kapolri, supaya menjadi lebih baik dan benar, dalam pemeriksaan awal penyekatan, perlu diketahui benar bahwa pengendara yang akan masuk kota merupakan pekerja kelompok esensial dan kritikal. Untuk itu, mereka perlu diberi tanda khusus.

"Pemerintah sudah memgeluarkan aturan bahwa yang boleh masuk adalah kelompok esensial dan kritikal. Yang esensial pun juga dibatasi. Karena itu menjadi penting memiliki sistem terkait pengawasan. Agar tidak terjadi kerumunan panjang, maka perlu diberi tanda khusus untuk dua ketentuan itu," lanjut mantan Kapolresta Surakarta ini.

Menurut Listyo, dengan dilakukan pengecekan yang betul bahwa yang masuk adalah kelompok esensial dan kritikal, diharapkan sampai selesaikannya pelaksanaan PPKM Darurat pada 20 Juli, hasilnya mampu l menekan laju pertumbuhan covid-19 di Surakarta yang sulit dikendalikan.

"Jadi tolong Kapolresta Surakarta, dibantu Dandim dan juga rekan rekan Satpol PP bisa melaksanakan patroli dan pengecekan langsung. Lakukan  penegakan operasi yustisi untuk mengurangi pelanggaran dua ketentuan itu. Dengan cara itu kita akan mampu menghambat laju pertumbuhan covid-19. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, jadi semua harus dilaksanakan dengan benar agar berhasil," tegas Listyo.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap pers mengajak masyarakat agar memahami latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat. "Tujuannya agar mobilitas masyarakat tidak terlalu banyak, agar tidak terjadi kerumunan, sehingga kasus covid-19 bisa ditekan hingga 50% atau 30%."

Dia menambahkan jika tidak terjadi kerumunan atau kontak erat antar masyarakat, maka laju pertumbuhan covid-19 akan semakin terkurangi.

"Kita bisa menghambat, meski tidak mungkin sampai nol persen. Namun setidaknya selama PPKM Darurat bisa mengurangi kontak erat, maka penurunan harian akan terlihat jelas. Apalagi jika PPKM Mikro yang berada di hulu berjalan baik, maka akan menambah keberlhasilan PPKM Darurat," tegas Panglima.

Sebelum meninjau pelaksanaan operasi penyekatan PPKM Darurat di Simpang Faroka, Kapolri dan Panglima TNI meninjau vaksinasi di Gedung Wanita Manahan. Mereka didampingi Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. (N-2)