Rabu 23 Juni 2021, 10:25 WIB

Lebih dari 10 Desa Di Lembata Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan

Alexander P. Taum | Nusantara
Lebih dari 10 Desa Di Lembata Dikeluarkan Dari Kawasan Hutan

dok.Humas Pemkab Lembata, NTT
Penentuan tapal batas hutan dan desa di Kabupaten Lembata, NTT mengeluarkan sedikitnya 10 desa dari kawasan hutan.

 

SEDIKITNYA 10 Desa di dalam tiga  kawasan hutan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mulai di keluarkan dari kawasan hutan.

Dikeluarkannya lebih dari 1.000 Ha lahan di dalam kawasan hutan dimaksudkan agar warga dapat leluasa mengelola potensi di lahan miliknya. Kini lahan dikeluarkan itu berstatus areal penggunaan lahan (APL).

Sebelumnya, sejumlah warga dalam kawasan hutan di Lembata, harus meringkuk dipenjara karena telah menebang pohon di kebun miliknya. Warga tersebut terpaksa di proses hukum karena telah menebang pohon di dalam kawasan hutan.

Kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Lembata,NTT, Linus Lawe, Rabu (23/6/2021) menjelaskan proses mengeluarkan 10 Desa dari kawasan hutan sudah sampai pada tahapan pencanangan tata batas defenitif.

Panitia Tata Batas menargetkan, hingga bulan Oktober, Menteri kehutanan RI dapat menetapkan ke 10 Desa tersebut keluar dari kawasan hutan.

Panitia Tata Batas kawasan hutan terdiri dari Ketua, Ka BPKH wilayah XIV Kupang, Sekretaris Kadis Lingkungan hidup dan kehutanan NTT, Anggota:
Camat Omesuri, Lebatukan, Nagawutun, Nubatukan, Kepala  Pertanahan Kabupaten Lembata, Kepala Bapeda Lembata, Kabag Tata Pem Lembata dan
Kepala KPH Lembata.

"Sasaran revisi adalah pemukiman. Di Lembata ada 10 desa dalam kawasan hutan yang sudah bisa statusnya keluar dari kawasan hutan," ujar Kepala
KPH Lembata, Linus Lawe.

Sesuai Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT skala 1:250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor:SK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014), Desa-desa yang masuk dalam usulan Review RTRWP yang berstatus masih berada dalam kawasan hutan diantaranya, Desa Liwulagang, Desa Belobatang, Desa Paobokol, Desa Banitobo, Desa Bobu, Desa Lamalela dan Desa Wade,Lodotodokowa (Atakowa, Seranggorang dan Blurebong), Desa Lewoeleng dan Desa Lamadale.

Linus Lawe menjelaskan, Total lahan dalam kawasan hutan yang dikeluarkan itu, kini berubah stusnya menjadi areal penggunaan lsin (APL), luasnya 1.074 ha.

Luasan lahan yang di revisi tersebut  tersebar di kawasan hutan Hadakewa Labalekang RTK 130, dan kawasan hutan Natu sekitar 25 ha.

Menurut Linus Lawe, Proses tata batas mulai dari usulan, pemancangan batas sementara dan pemancangan batas defenitif.

"Untuk semua lokasi dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dan Pemdes yang didahului dengan ritual adat oleh tokoh adat di
masing-masing desa sasaran," ujar Lawe. (OL-13)

Baca Juga: Disiplin Prokes Kunci Kendalikan Penyebaran Covid-19 di Kalteng

Baca Juga

MI/Dok Humas Polresta Palangka Raya

Sambil Beri Edukasi Prokes, Polresta Palangka Raya Bagikan Masker Gratis

👤Surya Sriyanti 🕔Senin 02 Agustus 2021, 09:49 WIB
Berdasarkan Data Satgas Covid-19 Kalteng, Kota Palangka Raya menempati urutan tertinggi di Kalteng untuk jumlah pasien...
ANTARA/Fikri Yusuf

Jumlah Warga yang Telah Dapat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua di Bali Hampir 1 Juta

👤Arnoldus Dhae 🕔Senin 02 Agustus 2021, 08:59 WIB
Gubernur Bali I Wayan Koster sesungguhnya membulatkan target penduduk di Bali yang akan divaksin sebanyak 3 juta orang dari total penduduk...
MI/Djoko Sardjono

Ratusan Pasien Covid-19 Klaten Dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan

👤Djoko Sardjono 🕔Senin 02 Agustus 2021, 08:02 WIB
Evakuasi warga berstatus orang tanpa gejala (OTG) atau bergejala ringan ke Asrama Haji Donohudan itu merupakan pelaksanaan manajemen...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pembangunan Berkelanjutan demi Keselamatan Bersama

 Sektor keuangan memiliki peran besar dalam mengarahkan perubahan menuju penerapan green economy

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya