Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DI tengah melonjaknya kasus positif Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat memetakan kembali kebutuhan anggaran yang diperlukan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Rabu (16/6).
"Kebutuhan kami masih sekitar Rp12 miliar. Juni ini sebenarnya sudah habis. Tapi kita tambah lagi hingga 3 bulan ke depan atau hingga September," ungkap Agus.
Anggaran tersebut diantaranya diperuntukkan untuk penambahan sewa isolasi mandiri di salah satu hotel di Kota Cirebon. Perpanjangan sewa hotel untuk lokasi isolasi mandiri dikarenakan saat ini hotel tersebut penuh. "Sudah penuh, kemarin hanya sisa satu," ungkap Agus.
Selain untuk perpanjangan sewa hotel, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembayaran insentif, sosialisasi, dan edukasi Satpol PP, testing hingga biaya pemakaman pasien yang meninggal karena Covid-19.
Kebutuhan dana sebesar Rp12 miliar tersebut menurut Agus didapatkan dengan melakukan sejumlah pergeseran anggaran. "Misalnya penyertaan
modal ke BUMD kita tunda dulu," ungkap Agus.
Agus juga berharap dana tersebut mencukupi untuk penanganan covid-19 di Kota Cirebon hingga akhir tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Cirebon telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp109 miliar pada Februari 2021. Dari dana sebesar itu sebesar, Rp 20 miliar digunakan untuk penanganan Covid-19 termasuk untuk vaksinasi. Dengan melonjaknya angka positif Covid-19 di Kota Cirebon, penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 dibutuhkan.
Sementara itu berdasarkan data dari website Covid-19 Kota Cirebon, jumlah terkonfirmasi positif saat ini sudah mencapai 5.934 dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 218 orang. hingga kini masih ada 477 orang yang melakukan isolasi. Sedangkan tingkat keterisian atau Bed Occupancy rate (BOR) sudah mencapai 81 persen. (OL-15)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Normalisasi sungai merupakan upaya untuk mencegah terjadinya banjir di musim penghujan nanti.
Untuk saat ini, lanjut Yeni, penyaluran bantuan dialihkan ke pemerintah desa dari sebelumnya disalurkan oleh kantor pos dan giro.
Desain fasilitas sudah dirancang menyerupai pondok pesantren, lengkap dengan asrama, ruang belajar, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah.
Layanan kesehatan dokter spesialis yang disiapkan di puskesmas meliputi bidang kebidanan, kesehatan anak dan jantung.
Kota Cirebon menjadi salah satu dari 65 tempat percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved