Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (DPP Bara JP) mengajak masyarakat untuk bersinergi, menjaga persatuan, dan memperkuat jiwa nasionalisme dalam rangka membangun negeri. Ajakan tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Bara JP, Warsun.
Menurut dia, saat ini adalah periode paling sulit dalam pemerintahan karena terganjal masalah pandemi covid-19. Akibatnya berbagai rencana anggaran untuk pembangunan dan infrastuktur, terserap ke penanganan covid-19.
Baca juga: Polri Sebut Teroris JAD di Merauke Pengembangan dari Makassar
Di sisi lain meski pilpres 2024 masih jauh namun sejumlah kader parpol yang sudah disibukkan dengan kegiatan parpol mereka sehingga kurang fokus dalam bekerja. Bahkan tak jarang kebijakan yang diambil sarat dengan kepentingan parpol mereka.
Pihaknya juga melihat banyak pemberitaan bohong atau hoaks yang beredar justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Banyak berita negatif yang dijadikan sebagai bahan hoaks dan menimbulkan kekacauan. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan dan terpecah-belah. "Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima sebuah informasi, serta cerdas dan lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial," ujarnya.
“Kita harus saling bersatu, jangan lagi berpikir capres nomor satu atau dua, tapi harus bersatu meningkatkan nama baik bangsa. Jangan ganggu kerja Presiden Jokowi di periode kedua karena pada waktunya nanti pasti akan ada kesempatan. Pada saat ini berilah kesempatan untuk pemenang pemilu bekerja. Perkembangan teknologi yang didukung dengan makin meluasnya jaringan internet setidaknya bisa membuat pembangunan bangsa semakin melejit,” ajak Warsun.
Di samping itu, ia mensinyalir gerakan radikalisme dan aksi-aksi gerakan teroris seperti di Makassar dan Papua ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang bertujuan merusak citra pemerintahan. Menurutnya bibit-bibit terorisme di dalam negeri tidak terlalu banyak dan keberadaannya sudah ada sejak dulu . Namun perkembangan gerakan radikal kini semakin berkembang, bahkan mulai menyentuh kalangan muda dan memasuki area kampus.
Oleh sebab itu pihaknya berharap Kementerian Kominfo lebih jeli dan dapat mencegah penyebaran faham radikal yang perkembangannya kini memanfaatkan media sosial. Bara JP juga mendukung aparat untuk memasuki area kampus dalam mengantisipasi dan memberantas gerakan radikal. Sementara kepada masyarakat luas, Bara JP mengajak untuk lebih memperkuat rasa nasionalisme dan lebih berhati-hati serta bijaksana dalam menerima informasi sehingga tidak mudah termakan hoaks.
“Pencegahan dan pemberantasan gerakan radikalisme ada pada Kementerian Kominfo dalam mengontrol medsos dan akun-akun yang meresahkan. Sebab dengan adanya penyebaran faham radikalisme yang disebarluaskan melalui medsos menjadikan banyak generasi muda yang akhirnya mengikuti gerakan radikal tersebut, termasuk di dalam area kampus. Oleh sebab itu merupakan hal yang wajar apabila aparat dan sektor hulu pemerintah turun tangan dan masuk kedalam area kampus untuk mengantisipasi penyebaran gerakan radikal,” ujar Warsun. (Ant/A-1)
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved