Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Bintang Puspayoga menobatkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai daerah yang memiliki Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di sektor perkebunan pertama di Indonesia, dan menjadi contoh untuk daerah lain, Rabu (9/6). Sebelumnya Kabupaten Muba telah menyandang sebagai Kabupaten Layak Anak.
"Muba luar biasa, kami Kementerian PPPA salut dengan daerah ini yang sangat nyata implementasinya dalam perlindungan perempuan dan anak. Hari ini resmi, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) pada sektor perkebunan pertama di Indonesia ada di Kabupaten Muba," kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.
Pilot Project Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) Sektor Perkebunan dan Daycare Ramah Anak Taman Asuh Gembira (TARA) di PT Hindoli Kecamatan Sungai Lilin. Dikatakannya, para pekerja khususnya pekerja perempuan, sangatlah rentan mengalami segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi seperti sulit mendapatkan hak untuk berserikat, hak cuti hamil, cuti haid, hubungan industrial yang tidak adil serta hak perlindungan dan keselamatan kerja.
"Hal ini disebabkan karena banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak pekerja perempuan, serta merasa takut, malu dan tidak mengetahui tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja," tuturnya.
baca juga: Kementerian PPPA
Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan berdirinya proyek RP3 ini memberikan jaminan kepada masyarakat Musi Banyuasin, khususnya pekerja perempuan. Bahwa sudah terdapat fasilitas untuk meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dari setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja.
"Pemerintah daerah akan terus mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat," ucapnya.
Ia menyebutkan, realisasi keberadaan RP3 ini juga merupakan langkah konkrit Pemkab Muba dalam menerapkan kesetaraan gender di Muba khususnya di sektor pekerja perempuan di Muba. (N-1)
DPRD Jawa Barat mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jabar akibat tidak berhasil meraih predikat provinsi layak anak oleh Kementerian PPPA
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan, Kota Denpasar terus konsisten menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
BAGAIMANA memastikan perlindungan warganet, terutama anak-anak, di ruang digital hingga kini masih menjadi persoalan krusial.
Ini adalah pertama kalinya di SCB ada produk dengan fitur Guaranteed Issuance Offering (GIO).
Manfaat unggulannya adalah proteksi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor.
Salah satu indikator tingkat kemajuan negara juga dinilai berdasarkan bagaimana negara tersebut efektif melindungi kekayaan intelektual.
Dipaparkan bahwa kerentanan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sebesar 32% sedangkan kerentanan anak perempuan 51%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved