Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT penyerapan anggaran daerah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan salah satu yang paling baik di Indonesia. Penyerapannya hingga Mei 2021 sudah mencapai kisaran 34%.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Dedi Sudrajat, menuturkan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 34% diketahui saat dilakukan zoom meeting menjelang akhir Mei bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pencapaian penyerapan anggaran sebesar itu dinilai sangat baik.
"Itu langsung diumumkan Menteri Dalam Negeri saat zoom meeting bersama pak Bupati. Alhamdulillah, saya juga tak menyangka," kata Dedi kepada mediaindonesia.com, Minggu (6/6).
Dedi memastikan tingkat penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara cepat. Termasuk berbagai bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat maupun dari pemerintah pusat.
"Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat, bantuan dari pemprov itu kebanyakan fisik. Tapi secara rinci satu per satu saya kurang hapal karena cukup banyak," jelas Dedi.
Namun, kata Dedi, berbagai bantuan keuangan dari Pemprov Jabar akan diubah. Informasinya, lanjut Dedi, karena dimungkinkan kondisi keterbatasan anggaran.
"Mungkin karena kondisi sekarang. Sehingga, rencana akan turun kebijakan dari provinsi adanya perubahan alokasi ataupun pagu anggaran seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tapi kami masih menunggu kepastian informasi tersebut," tuturnya.
Dedi mengaku terus berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui informasi perubahan tersebut. Namun jawaban dari provinsi diminta bersabar.
"Drafnya sudah dibuat, tinggal rinciannya saja kegiatan apa yang akan dialokasikan ke Cianjur. Mudah-mudahan aman," imbuhnya.
Besaran APBD Kabupaten Cianjur tahun ini di kisaran Rp3,4 triliun-Rp3,6 triliun. Nilainya bisa bertambah atau berkurang akan diketahui saat nanti APBD perubahan.
"Tapi biasanya di perubahan akan diketahui bertambah atau berkurang. Itu bergantung juga realisasi PAD (pendapatan asli daerah), realisasi bagi hasil, dan lainnya," pungkas Dedi. (OL-13)
Baca Juga: Awas Anggaran Dipotong Bila Lambat Serap APBD Lambat
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved