Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur mengajukan keberatan kepada Presiden Jokowi terkait guru honorer sekolah swasta yang tidak diakomodir dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.
Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon mengatakan kepada mediaindonesia.com, Sabtu (5/6) melalui telepon seluler bahwa penetapan kebutuhan formasi ASN, khusus untuk kategori PPPK guru hanya mengakomodir guru honorer sekolah negeri. Sementara guru honorer di sekolah swasta tidak diakomodir dalam penerimaan PPPK Guru untuk tahun ini.
"Semua formasi PPPK Guru di Kabupaten Flotim ini hanya akomodir guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Padahal kita tahu pendidikan di NTT termasuk di Flotim lebih dulu adanya sekolah swasta, baru sekolah negeri. Jadi formasi untuk guru honorer di sekolah swasta tidak ada," jelas bupati.
Menurut dia, penetapan kebutuhan formasi ASN, khusus untuk kategori PPPK guru, telah memberikan gambaran ketidakadilan negara terhadap adanya keberadaan guru pada sekolah sekolah swasta. Menurutnya guru swasta tidak diberikan ruang untuk turut serta dalam seleksi PPPK Tahap I.
"Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran sekolah swasta di Kabupaten Flores Timur, jauh lebih awal dari kehadiran dan keberadaan sekolah-sekolah negeri. Demikian pula dari jumlahnya. Kehadirannya sekolah swasta pun seutuh-utuhnya untuk penjabaran cita-cita bangsa dan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," lanjutnya.
Disebutkan bahwa penetapan kebutuhan ASN PPPK Tahun 2021 telah menunjukkan gambaran ketidakadilan antar golongan yang dapat dilihat dari tidak terakomodirnya guru agama Katolik dalam perekrutan PPPK di Kabupaten Flores Timur. Sementara Kabupaten Flores Timur ini merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Katolik.
baca juga: Guru Honorer
Atas dasar itu Bupati Flotim mengajukan agar jumlah penetapan kebutuhan sebanyak 552 formasi guru PPPK sebagaimana yang telah
ditetapkan sebelumnya dapat ditinjau kembali dengan mengakomodir dan memberikan ruang yang sama bagi semua guru honorer. Baik itu yang mengabdi pada sekolah pemerintah maupun sekolah swasta yakni ada 1.760 formasi pada seluruh tahapan seleksi.
"Surat keberatan saya sudah kirim ke Presiden Jokowi dan tembusan ke DPR juga. Kita harap ada jawaban dari Bapak Presiden Jokowi," pungkasnya. (N-1)
Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Jika dana hibah dinaikkan 10%, maka tenaga pengajar akan mendapat kenaikan Rp50 ribu atau sebesar Rp550 ribu setiap bulan.
"Tahun ini, DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar (10%) dari Rp489,9 miliar menjadi Rp538,9 miliar yang diperuntukkan bagi 81 ribu guru honorer sekolah swasta dan PAUD,"
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
RATUSAN orang guru honorer berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK di Kota Depok, Jawa Barat sejak Januari 2023 belum digaji.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera membayar upah bagi guru agama honorer.
Kabupaten Flores Timur, NTT, sangat populer akan destinasi wisata pantai termasuk pantai pasir putih Watotena di pulau Adonara, Desa Nelerereng, Kecamatan Ile Boleng Adonara Timur.
Asprov NTT pun akhirnya memutuskan Perseftim ikut ambil bagian dalam pesta olahraga bergengsi di Bumi Flobamora El Tari Memorial Cup ke-32 Tahun 2023 di Nusa Lontar Rote Ndao
Bima mengatakan pihaknya akan mengunjungi Flores Timur pada akhir pekan ini untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu di 29 TPS tersebut.
"Perintah langsung Panglima TNI untuk pengamanan KTT ASEAN. Maka dari itu kita siapkan personel untuk berangkat."
Sejumlah saksi partai politik terlibat dalam insiden ini, meminta pembukaan kotak suara dalam upaya memastikan keakuratan angka hasil pemilu.
Di tengah maraknya bantuan yang digulirkan pemerintah, ternyata segala jenis bantuan tersebut belum menyentuh merata oleh masyarakat yang berhak menerima.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved