Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana suap proyek infrastruktur tahun anggaran 2020-2021 di lingkup Pemprov Sulsel dengan terdakwa Agung Sucipto. Sidang berlangsung Pengadilan Tipikor Makassar, Jalan Kartini, Kamis (3/6).
Selain Sudirman, ada empat orang lainnya yang dihadirkan sebagai saksi, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Rudy Djamaluddin, mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sulsel Edy Jaya Putra, Syamsul Bahri dan Muh Salman Nasir, yang keduanya adalah ajudan Nurdin Abdullah.
Dalam sidang Sudirman menyatakan jika dia tidak kenal terdakwa Agung Sucipto serta juga tidak mengetahui soal proyek Jalan Palampang-Munte-Bontolempangan secara spesifik. "Saya tidak kenal dan tidak tahu Agung Sucipto. Saya baru tahu setelah ada kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terhadapnya bersama Pak NA (Nurdin Abdullah) dan Edy Rahmat (Sekretaris Dinas PUTR Sulsel)," jawabnya.
Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino itu, Sudirman juga ditanyai oleh Jaksa terkait komunikasi dirinya saat menjabat sebagai Wagub Sulsel dengan Nurdin Abdullah. Dan dia mengaku dirinya fokus melakukan pengawasan internal dan soal pengadaan proyek.
"Tupoksi saya sebagai wagub, mengawal visi-misi dan progres internal. Saya fokus bagaimana menyukseskansemua program yang ada di pemprov. Tapi komunikasi soal spesifik proyek dengan Gubernur Nurdin Abdullah tidak pernah," lanjut adik kandung mantan Mentan RI Amran Sulaiman ini.
Demikian pula terkait pengawasan proyek bermasalah, dia mengaku tidak pernah mendengar. Pasalnya dia baru mengetahui setelah adanya laporan dari Inspektur dan laporan masyarakat jika ada persoalan.
Hal serupa disampikan Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin. Dia mengaku tidak mengenal sosok Agung Sucipto. Ia baru tahu sosok Agung Sucipto setelah kasus suap terhadap Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat diungkap KPK. "Saya hanya tahu nama Anggu (Panggilan Agung Sucipto) dan ternyata Anggu itu Agung Sucipto setelah kasus ini terungkap," akunya.
Sementara itu, Jaksa KPK, M Asri Irwan menegaskan pihaknya fokus mempertanyakan soal sumber anggaran proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Agung Sucipto kepada Plt Gubernur Sulsel dan Kepala Dinas PUTR Sulsel. Ia mengaku sejumlah proyek di Pemprov Sulsel tahun anggaran 2019 dan 2020 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan PEN. (OL-15)
Tim SAR temukan FDR dan CVR pesawat jatuh di Maros-Pangkep, Sulsel, Rabu (21/1). Data kotak hitam segera diserahkan ke KNKT untuk investigasi penyebab kecelakaan.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
KNKT menyampaikan bahwa pesawat ATR 42 pecah berhamburan akibat menabrak lereng gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Sakti juga menyampaikan rasa keprihatinannya atas insiden pesawat ATR 42-500 dengan kode registrasi PK-THT yang hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tersebut.
ATR adalah singkatan dari Avions de Transport Régional (Prancis) atau Aerei da Trasporto Regionale (Italia).
Jumlah penumpang on board (POB) sebanyak 11 orang, delapan kru pesawat dan tiga orang penumpang. Saat ini tim SAR Gabungan telah mengerahkan personel, mobil truk, drone dan rescue car satu tim.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved