CALON Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi meminta bantuan untuk melawan praktik politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel, 9 Juni mendatang. Surat terbuka ini dilayangkan Denny Indrayana, Jumat (7/5) di hari kedua dirinya menjalani isolasi mandiri akibat terserang covid 19.
"Pada hari ini, saya menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi, melaporkan situasi terakhir menjelang PSU Pemilihan Gubernur Kalsel, dan bagaimana makin maraknya praktik politik uang dilakukan. Saya berharap, Presiden sebagai Kepala Negara memberikan atensi dan mengambil langkah pencegahan dan penindakan yang diperlukan, misalnya dengan menurunkan aparat negara, guna mencegah masifnya politik uang tersebut," tuturnya.
Dalam suratnya Denny menyebut surat terbuka kepada Presiden sebenarnya sebagai langkah terakhir, karena berbagai saluran lain dalam sistem pemilu tidak berjalan ataupun berfungsi sebagaimana seharusnya.
"Tentu saja kita berharap, pelaksanaan PSU akan berjalan lancar, utamanya konsisten dalam menegakkan prinsip Jujur dan Adil. Sayangnya, prinsip utama pemilu tersebut sudah sejak awal diciderai," tulisnya.
Bantuan covid-19 diselewengkan dengan gambar gubernur petahana saat itu, Sahbirin Noor. Tidak hanya itu, tandon air cuci tangan covid-19, bedah rumah dan berbagai program pemerintah provinsi disalahgunakan untuk membantu pemenangan paslon 01 (Sahbirin-Muhidin). Upaya kami melaporkan kepada Bawaslu Kalsel, tidak membuahkan hasil. Pengawas pemilu provinsi tersebut kesulitan menjaga independensi dan profesionalitasnya, karena memang sejak proses seleksinya cenderung disiapkan untuk menjadi bagian dari strategi pemenangan petahana.
Saat ini menjelang PSU 9 Juni, hal yang paling menantang lagi-lagi adalah maraknya politik uang. Bermula dari masifnya pembagian bakul yang berisi berbagai kebutuhan hidup, pembagian ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain, serta tentu saja pembagian uang. Aparat pemerintahan dilibatkan, dari tingkat RT hingga ke level yang lebih tinggi, diberikan gaji bulanan selama proses PSU, untuk mendata dan mengumpulkan suara warga.
Informasinya, Kepala Desa juga dilibatkan, juga dengan modus yang sama, gaji bulanan. Saya sudah menemukan faktanya di lapangan, sayangnya mereka masih berpikir keras untuk menjadi saksi, karena belum adanya jaminan keamanannya.
baca juga: Pemungutan suara ulang
Saat ini, dengan berlindung di balik momentum lebaran, maka uang dibagikan atas nama berbagai jargon agama, padahal senyatanya adalah suap politik kepada pemilih di wilayah PSU. Semuanya mudah ditelusuri, tetapi lebih menantang untuk diproses hukum karena belum ada saksi yang berani bicara, sekali lagi karena mempertimbangkan keselamatannya.
Berangkat dari situasi ini Denny meminta perhatian Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih konkrit untuk menjaga agar PSU Pilgub Kalsel tetap berjalan jujur dan adil.
"Kami, paslon nomor 02, Haji Denny-Haji Difri, meminta ada penjagaan aparat negara yang diturunkan ke lapangan menjelang PSU, bukan hanya untuk menjaga agar tertib dan aman, tetapi lebih jauh, agar pembagian politik uang tidak leluasa dilakukan. Kami meyakini hanya dengan aparat negara yang ikut menjaga agar serangan fajar tidak terjadi, maka PSU Pilgub Kalsel yang jujur dan adil, masih mempunyai harapan. Dengan demikian, rakyat pemilih di Kalsel akan lebih memilih berdasarkan mata hati, bukan mata uang," harapnya. (OL-3)
