Organisasi Wartawan Kritik Cara Pengamanan Mantu Jokowi

SEJUMLAH organisasi profesi wartawan di Sumatra Utara mengkritik sistem pengamanan yang diterapkan terhadap menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Hermansjah mengatakan pihaknya menilai sistem pengamanan terhadap Wali Kota Medan Bobby Nasution berlebihan. "Apalagi sampai mengusir wartawan yang hendak menjalankan tugas jurnalistik," kata dia, Kamis (15/4).

Dia menuturkan, seharusnya menantu Presiden Jokowi itu lebih welcome atau terbuka dengan wartawan. Tidak boleh polisi atau paspampres menghalangi wartawan yang dilindungi UU saat melaksanakan tugas-tugas peliputan.

Hermansjah pun membandingkan sosok Bobby Nasution dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Sebagai mantan Pangkostrad atau pensiunan TNI berpangkat jendral bintang tiga, Edy justru lebih terbuka dan welcome kepada wartawan. "Seharusnya Wali Kota meniru apa yang dilakukan Gubernur," ujarnya.

Sebagai Wali Kota Medan yang baru dan statusnya sebagai menantu orang nomor satu di Indonesia, lanjut dia, wajar saja jika Bobby mendapat sorotan lebih dalam merealisasikan visi misinya. Karena itu, bila Bobby tidak bersedia meladeni pertanyaan wartawan dengan
wawancara langsung atau doorstop, perlu dibuka sarana atau kegiatan yang bisa menjadi saluran bagi wartawan untuk bertanya mengenai kinerjanya sebagai Wali Kota.

Terpisah, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut memeringati Pemkot Medan agar tidak sampai terjebak dalam situasi darurat pers hanya lantaran ketidakarifan oknum-oknum yang mengaku sebagai pengawal. Ketua SMSI Sumut Zulfikar Tanjung mengatakan hal itu dia utarakan terkait dengan maraknya pemberitaan pelarangan wartawan berwawancara dengan Wali Kota Medan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengawal.

"Kami yakin insiden itu tidak atas perintah Wali Kota Bobby dan petugas itu bisa saja tidak mengerti UU Pers. Ini peringatan, Dinas Kominfo Medan harus tahu. Ini sudah terjadi dugaan pelecehan terhadap UU Pers," tegasnya.

Untuk itu dia minta Kepala Dinas Kominfo Medan perlu segera menyelesaikan hambatan yang tentu bertentangan dengan komitmen pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Presiden selalu mengedepankan kemitraan produktif dengan pers. SMSI Sumut tidak menginginkan hubungan kemitraan yang sudah terbina dengan baik antara pers dengan Pemkot Medan tidak terusik oleh beberapa petugas yang hanya memandang tugas pokok dan fungsinya, secara sempit. (OL-14)