Headline

Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.

Fokus

Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.

Ketua PGRI Sumut dan Taput Dukung Pendirian Untara

Januari Hutabarat
14/4/2021 16:50
Ketua PGRI Sumut dan Taput Dukung Pendirian Untara
Ketua PGRI Taput Alfa Simanjuntak (kiri) menerima pataka dari Ketua PGRI Sumatra Utara Abdul Rahman Siregar.(MI/Januari Hutabarat.)

KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatra Utara Abdul Rahman Siregar menyampaikan dukungan terkait terwujudnya Universitas Tapanuli Raya (Untara) di daerah itu.

"Mengenai Untara kami dukung penuh dan kami akan mengajukan permohonan untuk audiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," katanya dalam acara pengukuhan ketua PGRI Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (14/4), di sopo Partungkoan Tarutung. Ia menambahkan, pihaknya akan menyusun kebijakan untuk masukan bahasa Batak sebagai prodi.

Selain itu, ia mengaku akan memperjuangkan nasib guru sebagai rekan. "Kita harus ingat, seluruh umat manusia membutuhkan guru," ujar Abdul Rahman.

Senada dengan itu, Ketua PGRI Kabupaten Tapanuli Utara terpilih, Alpha Simanjuntak menambahkan pihaknya akan mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk berdirinya Untara. Hal ini, menurutnya, berdampak baik bagi kemajuan masyarakat setempat khususnya di bidang pendidikan.

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Bontor Hutasoit mengaku, sejak memimpin di daerah tersebut telah memberikan perhatian khusus kepada guru.

"Pertama saya memimpin Tapanuli Utara, guru menjadi salah satu perhatian utama karena salah satu visi saya menyebutkan agar Taput bisa menjadi lumbung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas," katanya.

Menurutnya, suatu bangsa tidak akan maju tanpa SDM yang unggul. Ujung tombak peningkatan SDM tersebut tidak terlepas dari keberadaan tenaga pengajar atau guru.

"Hal ini tidak sulit kalau kita bersinergi. Pola pendidikan harus berubah. Sedangkan sistem zonasi kurang tepat, sehingga sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) harus kembali di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

"Republik ini diciptakan Tuhan dengan segala perbedaannya bukan kebetulan. Oleh sebab itu, kita harus menciptakannya menjadi harmoni yang memiliki sinergitas, sehingga generasi muda (pelajar) mencintai perbedaan itu menjadi harmoni," ujarnya. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya