Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Da Cunha bersama tiga anggotanya mengaku dipukul Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo di rumah pribadinya, di Desa Lepolima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3).
Hal ini terungkap dalam rapat Pansus I DPRD Sikka bersama Dinas Satpol PP Sikka yang berlangsung, Selasa (30/3) di Gedung DPRD Sikka.
Adeodatus Buang Da Cunha di hadapan anggota DPRD Sikka menceritakan, kejadian ini berawal ia bersama dengan tiga anggotanya dipanggil oleh Bupati Sikka ke rumah pribadinya yang terletak di lingkar luar. Selanjutnya, ia bersama tiga anggotanya dimarahi oleh Bupati Sikka karena menutup usaha warga tidak memiliki izin dan melakukan operasi yustisi razia masker yang tidak humanis kepada warga.
"Bupati marah-marah dengan kami. Kami berdiri semua. Kami dipukul dan ditendang oleh Bupati Sikka," ujar Adeodatus di hadapan anggota DPRD Sikka dalam rapat pansus.
Ia mengakui apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah sebagai bentuk pembinaan bagi terhadap dirinya bersama anggotanya. "Saya anggap pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka sebagai pembinaan kepada kami. Saya menyadari sekali itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah bentuk pembinaan," ujar dia.
Sementara itu, anggota DPRD Sikka Florensia Klowe sekaligus yang memimpin rapat Pansus I itu menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Sikka terhadap bawahannya. Ia menegaskan kalau memang itu pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak seharusnya di rumah pribadinya.
"Kalau itu pembinaan itu harusnya di kantor Satpol PP Sikka. Tidak dilakukan dirumah.Yang dipukul Bupati Sikka itu adalah saudara-saudara kami. Kami tidak terima penjelasan Pak Kasatpol PP Sikka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu adalah pembinaan," ujar dia.
Dirinya menegaskan seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak perlu terjadi. Ia juga kembali mengingatkan tindakan Bupati Sikka itu tidak boleh terulang kembali terhadap ASN yang lainnya.
"Kami cukup kecewa sekali penjelasan Kasat Pol PP Sikka bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu bagian dari bentuk pembinaan. Kami cukup kecewa sekali Kasat Pol PP Sikka bisa menerimanya itu," sesalnya dalam ruang sidang.
Usai rapat pansus, Kasatpol PP Sikka Adeodatus Buang Da Cunha enggan berkomentar dan pergi meninggalkan wartawan. Dirinya pun meminta wartawan untuk konfirmasi lagi di anggotanya. Saat wartawan pun konfirmasi anggotanya yang juga diduga dipukul enggan berkomentar. (OL-13)
Baca Juga: BI Tegal Sokong Produk Lokal Bisa Naik Kelas
POLSEK Kalikajar bersama Tim Resmob Polres Wonosobo berhasil mengamankan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap sesama perangkat desa.
kasus bullying atau perundungan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memperpanjang catatan kelam bahwa sekolah belum menjadi ruang yang aman bagi anak.
POLRES Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan oknum guru olahraga berinisial YN, 51, sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan siswa di bawah umur.
Kejadian bermula saat tiga tersangka, yakni SPS, RAH dan MR berboncengan mengendarai sepeda motor ugal-ugalan menabrak mobil korban. Korban pun menegur.
DUA kasus penganiayaan terjadi di dua lokasi berbeda wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat.
Korban terpaksa dilarikan warga ke rumah sakit lantaran menderita luka lebam di bagian pipi kanan serta patah tulang pada pergelangan kaki akibat tindak kekerasan tersebut.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).
Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved