Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Da Cunha bersama tiga anggotanya mengaku dipukul Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo di rumah pribadinya, di Desa Lepolima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3).
Hal ini terungkap dalam rapat Pansus I DPRD Sikka bersama Dinas Satpol PP Sikka yang berlangsung, Selasa (30/3) di Gedung DPRD Sikka.
Adeodatus Buang Da Cunha di hadapan anggota DPRD Sikka menceritakan, kejadian ini berawal ia bersama dengan tiga anggotanya dipanggil oleh Bupati Sikka ke rumah pribadinya yang terletak di lingkar luar. Selanjutnya, ia bersama tiga anggotanya dimarahi oleh Bupati Sikka karena menutup usaha warga tidak memiliki izin dan melakukan operasi yustisi razia masker yang tidak humanis kepada warga.
"Bupati marah-marah dengan kami. Kami berdiri semua. Kami dipukul dan ditendang oleh Bupati Sikka," ujar Adeodatus di hadapan anggota DPRD Sikka dalam rapat pansus.
Ia mengakui apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah sebagai bentuk pembinaan bagi terhadap dirinya bersama anggotanya. "Saya anggap pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka sebagai pembinaan kepada kami. Saya menyadari sekali itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah bentuk pembinaan," ujar dia.
Sementara itu, anggota DPRD Sikka Florensia Klowe sekaligus yang memimpin rapat Pansus I itu menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Sikka terhadap bawahannya. Ia menegaskan kalau memang itu pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak seharusnya di rumah pribadinya.
"Kalau itu pembinaan itu harusnya di kantor Satpol PP Sikka. Tidak dilakukan dirumah.Yang dipukul Bupati Sikka itu adalah saudara-saudara kami. Kami tidak terima penjelasan Pak Kasatpol PP Sikka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu adalah pembinaan," ujar dia.
Dirinya menegaskan seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak perlu terjadi. Ia juga kembali mengingatkan tindakan Bupati Sikka itu tidak boleh terulang kembali terhadap ASN yang lainnya.
"Kami cukup kecewa sekali penjelasan Kasat Pol PP Sikka bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu bagian dari bentuk pembinaan. Kami cukup kecewa sekali Kasat Pol PP Sikka bisa menerimanya itu," sesalnya dalam ruang sidang.
Usai rapat pansus, Kasatpol PP Sikka Adeodatus Buang Da Cunha enggan berkomentar dan pergi meninggalkan wartawan. Dirinya pun meminta wartawan untuk konfirmasi lagi di anggotanya. Saat wartawan pun konfirmasi anggotanya yang juga diduga dipukul enggan berkomentar. (OL-13)
Baca Juga: BI Tegal Sokong Produk Lokal Bisa Naik Kelas
Aksi penganiayaan itu terjadi di persimpangan Jalan Encep Kartawiria-Ciawitali, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi
Seusai menjalani perawatan di rumah Sakit Siloam Purwakarta, Adliya Waher, 15, pelajar SMK, akhirnya meninggal dunia.
Awal mula terungkapnya aksi kekerasan yang dialami oleh istrinya setelah menerima kabar dari rekan Wiwin sesama PMI ketika dirinya menerima foto kondisi korban sedang menunjukan luka lebam
Aksi dugaan kekerasan terjadi pada Minggu (4/5). Saat itu, korban hendak ke rumah anaknya di Kampung Padaleungsar di Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang.
Selain ditangkap karena dugaan kekerasan dan percobaan pemerkosaan, Greenwood diketahui juga melakukan kekerasan seksual dan ancaman pembunuhan kepada kekasihnya itu.
Kiper PSIS Jandia Eka Putra diduga terlibat penganiayaan anggota Brimob saat berlibur di Padang, Sumatra Barat.
MAYORITAS wakil rakyat Jakarta berpendapat Ibu Kota sudah darurat banjir. Atas dasar tersebut, DPRD DKI sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus)
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PANITIA Khusus (Pansus) banjir akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta seperti Mantan Gubernur Basuki Tjahaja
Pembentukan pansus untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan Sambo tidak semudah membalik telapak tangan. Meski ada desakan dari publik dan aktivis, tetapi di DPR sulit direalisasikan.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved