Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tebingtinggi bersama Pengelola Kuala Tanjung (PKT) sepakat memaksimalkan peluang ekonomi khususnya bagi para pengusaha Kota Tebingtinggi.
Kesepakatan tersebut ditandai saat Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri pertemuan dengan tim bisnis PT. Prima Multi Terminal, selaku pengelola Pelabuhan Kuala Tanjung. Pertemuan berlangsung di Ruang Aula Gedung Balai Kota, Tebingtinggi, Sumatra Utara, Selasa (30/3).
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gul Bakhri Siregar, Kepala Bea Cukai Pelabuhan Kuala Tanjung Yudi D. Nauly, Kepala Daop 1 Sumut Kereta Api Indonesia (KAI) Daniel Johanes Hutabarat, Ketua Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tebingtinggi Syafriudy Satriyo serta pengusaha se-kota Tebingtinggi dan tamu undangan.
Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari PT. Pelindo 1 dengan anak perusahaan PT. Prima Multi Terminal atau Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) dan PT. Prima Logistik Indonesia bersama dengan Bea Cukai Pelabuhan Kuala Tanjung yang datang ke Kota Tebingtinggi memberi informasi tentang fasilitas dari pelabuhan KTMT.
"Bagi kita, pengusaha di Kota Tebingtinggi ini harus kita lakukan secara bersama, lokasi sangat dekat dengan Kota Tebingtinggi tentunya kita harus memanfaatkan ini dan kita berharap bahwa penyediaan fasilitas itu bisa menjadi bahagian unggulan dari pada Kuala Tanjung dan tentunya bisa menggaet pengusaha-pengusaha kita untuk mengeskpor atau mengimpor lewat Pelabuhan Kuala Tanjung ini, meminta para pengusaha harus kita lakukan secara bersama," kata Umar Hasibuan.
Menurutnya, peluang tersebut cukup besar karena Tebingtinggi cukup dekat dengan Kuala Tanjung. Pasti akan lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. "Hal inilah menjadi bagian yang kita koordinasikan dan kita sinergitaskan senang PT. Prima Multi Terminal. Harapannya kita akan mem-back-up dan menindaklanjuti dengan adanya MoU antara asosiasi pengusaha kita di Tebingtinggi dan sudah kita dengarkan ada semacam testimoni. Ada benefit yang cukup luar biasa dibanding dengan harus melalui pelabuhan Belawan. Ini perlu kita gelorakan menjadi suatu koordinasi yang mantap agar perusahaan kita yang ada di Tebingtinggi, bisa eksis dan lebih berkembang lagi", ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Prima Multi Terminal Rudi Susanto mengungkapkan, tipikal pelabuhan Kuala Tanjung sangat berbeda dengan Pelabuhan Belawan. "Pelabuhan Kuala Tanjung bisa melakukan kegiatan dengan kapal-kapal besar. Ketika kapal-kapal besar bisa sandar, secara ongkos bisa lebih murah. Jadi ke depan, bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung Terminal Multipurpose di desain untuk pelabuhan masa depan, jadi ke depan nantinya barang-barang akan diangkut pelabuhan Kuala Tanjung dapat lebih banyak sehingga akan mengurangi biaya logistik."
Dijelaskannya, bahwa kemudahan diberikan PT. Prima Multi Terminal dibanding pelabuhan sekitar, dengan menggunakan sistem semi otomatis, dalam artian tidak banyak orang berinteraksi dan secara sistem mengurangi interaksi orang, bisa semakin cepat memutus mata rantai koordinasi.
"Kemudahan ini yang kami berikan. Harapan dan dukungan juga disampaikan oleh kami bisa tertarik para pemilik barang untuk melakukan kegiatan di Pelabuhan Kuala Tanjung," harapan Direktur Utama PT. Prima Multi Terminal.
Dukungan dan harapan juga disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Pelabuhan Kuala Tanjung Yudi D. Nauly. "Saya ingin mengapresiasi Pemerintah Kota Tebingtinggi. Ini merupakan kegiatan luar biasa sekali, memang perhatian Pemerintah Kota Tebingtinggi terhadap pengusaha luar biasa sekali. Kami komitmen mendukung para pengusaha karena mereka adalah penggerak ekonomi yang sejati, kami cuma fasilitator. Oleh karena itu, untuk prosedur ekspor import kami siap mendampingi sampai mereka bisa ekspor impor secara mandiri, sehingga mereka bisa belajar dari awal, dari nol sampai mereka bisa ekspor impor sendiri", tuturnya. (AP/OL-10)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi dihantam kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Sebelumnya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 WIB di perlintasan rel tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir.
Peristiwa tanah longsor tersebut terjadi sekitar pukul 19.45 WIB, Rabu malam. Kedua korban pada saat kejadian sedang bermain tenda-tendaan bersama dua anak lainnya.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
KAKEK berusia 75 tahun terjebak dalam kebakaran sebuah penginapan kelas melati di Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara (Sumut).
DUA bencana tanah longsor terjadi sejak dua hari terakhir di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved