Cianjur Perpanjang PPKM Mikro hingga 5 April

LIMA kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdeteksi mengalami penambahan jumlah kasus baru aktif covid-19. Kondisi tersebut membuat pemkab setempat kembali memperpanjang penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Hendri Prasetyadhi, mengatakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2021, PPKM skala mikro kembali diperpanjang di sejumlah daerah. Perpanjangan PPKM skala mikro berlaku mulai 23 Maret-5 April 2021.

"Untuk Jawa Barat sendiri ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM. Namun Kabupaten Cianjur memang tidak termasuk di dalamnya. Tetapi atas perintah pak Bupati, kita (Cianjur) terus melaksanakan pembatasan ini hingga jumlah kasus yang terpapar dapat turun secara signifikan," beber Hendri kepada mediaindonesia.com, Rabu (24/3).

Hendri menuturkan saat ini di Kabupaten Cianjur hampir 99% lingkungan RT hingga desa sudah zona hijau. Namun saat libur panjang akhir pekan lalu, di
beberapa wilayah terjadi penambahan jumlah kasus aktif baru.

"Itu terjadi di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Ciranjang, dan Sukaluyu," jelasnya.

Penanganan pengendalian kasus aktif baru dilakukan dengan skema hilir dan hulu. Pada bagian hilir, kata Hendri, tim gabungan berbagai elemen pemerintahan dan organisasi taktis lainnya gencar melakukan operasi yustisi dengan pola PPKM skala mikro.

"Sedangkan di bagian hulu, Dinas Kesehatan terus-menerus melaksanakan kegiatan vaksinasi," ungkapnya.

Implementasi PPKM skala mikro di Kabupaten Cianjur dari hasil evaluasi berjalan cukup efektif. Pasalnya, di setiap desa hingga ke lingkungan RT
sudah terbentuk tim satuan tugas.

"Edukasi kepada masyarakat terus kami lakukan, terutama penerapan protokol kesehatan," tuturnya.

Hendri berharap terjadi perubahan perilaku masyarakat, khususnya mendisiplinkan diri memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sebab,
dukungan masyarakat sangat diperlukan menekan jumlah kasus aktif baru.

"Jangan sampai masyarakat hanya patuh atau disiplin saat ada operasi yustisi," pungkasnya. (OL-13)