Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon berencana memberikan relaksasi pajak lagi tahun ini. Harapannya, target pendapatan dari pajak bisa tercapai tahun ini.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, menjelaskan rencananya tahun ini mereka akan menerapkan relaksasi pajak. "Tapi waktunya kemungkinan setelah lebaran," ungkap Arif, Rabu (24/3).
Relaksasi pajak ini sebelumnya telah dilakukan Pemkot Cirebon pada 2020 lalu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Dijelaskan Arif, 2020 lalu relaksasi pajak diterapkan pada Juli sebesar 15 persen, Agustus 10 persen dan September 5 persen.
"Program ini berhasil dan dimanfaatkan oleh wajib pajak," ungkap Arif. Selain itu, ada juga program penghapusan denda sampai dengan tahun 2019 serta jatuh
tempo PBB-P2 yang semula September diundur menjadi November 2020.
Dengan relaksasi yang dilakukan tahun lalu, realisasi PBB-P2 Kota Cirebon bisa mencapai 110,57 persen ataau Rp33.522.968,810 dari target Rp30.308.542.000 atau naik 10,57 persen.
Sedangkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp35.051.291.843 dari target BPHTB tahun 2020 yang hanya Rp28.151.527.424 atau terlampaui 24,51 persen. Sedangkan target pajak tahun ini mencapai Rp34,4 miliar. "Mohon dukungannya," ungkap Arif. (OL-13)
Baca Juga: Kabar Gembira, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Dicicil
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Mulai 20 Mei 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan pajak sebesar 10% untuk kegiatan olahraga komersial, termasuk olahraga padel.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Seluruh daerah menerapkan hal serupa lantaran regulasi mengenai itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Berbagai macam permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir dan lainya tetap menjadi skala prioritas guna mensukseskan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.
Wawali mengingatkan pentingnya regulasi pengamanan K3 dalam prosedur kerja yang sudah ditetapkan agar dapat bekerja secara aman.
Dengan sinergi yang terus terjalin antara Pemkot Tangsel dan Baznas, program ini dapat diperluas sehingga lebih banyak guru yang mendapatkan manfaat.
Pemangkasan dilakukan terhadap jatah uang pungut dan dipastikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemkot Tangerang mengimbau kepada seluruh orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan penggunaan ponsel dan komputer kepada anak, khususnya di rumah yang memiliki jaringan internet.
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved