Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020 harus diselesaikan dengan pemilihan suara ulang (PSU) di tiga wilayah.
Keputusan itu sekaligus membatalkan kemenangan petahana pasangan 01 Sahbirin Noor-Muhidin atas pasangan 02 Denny Indrayana-Difriadi Darjat.
Dalam sidang putusan sengketa Pilgub Kalsel yang digelar MK, Jumat (19/3) petang, MK memenangkan sebagian gugatan paslon 02 Denny Indrayana-Difriadi Darjat.
Baca juga: NasDem Targetkan Jadi Juara II di Jateng pada Pemilu 2024
Hakim MK memutuskan harus dilakukan PSU pada tiga dari lima wilayah yang menjadi materi gugatan paslon 02.
Adapun PSU yang paling lambat digelar 60 hari setelah putusan MK akan dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lima kecamatan di Kabupaten Banjar meliputi Sambung Makmur, Aluh Aluh, Martapura, Mataraman dan Astambul. Serta PSU pada 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
Pelaksanaan PSU ini akan mendapat pengaman ketat dari pihak kepolisian dan mendapat supervisi dari KPU RI.
Sementara para petugas PPS dan PPK wajib diganti orang baru. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari KPU Kalsel atas putusan MK ini.
Sebelumnya, KPU Kalsel menetapkan paslon petahana 01 Sahbirin Noor-Muhidin sebagai pemenang Pilgub Kalsel 2020 dengan selisih suara tipis yaitu sebanyak 8 ribu lebih suara. Putusan MK itu sekaligus membatalkan penetapan kemenangan paslon 01.
Denny Indrayana, dalam rilisnya melalui tayangan video, usai sidang putusan MK ini menyatakan rasa syukur dan siap memenangkan Pilgub Kalsel melalui mekanisme PSU ini.
Sebelumnya, kubu Denny Indrayana (H2D) mengajukan lima daerah yang diajukan PSU yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala. (OL-1)
MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved