Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENGANTISIPASI kebakaran lahan dan hutan (karhutla) pada musim kemarau kali ini, Polda Kalteng telah membangun 140 posko karhutla. Ratusan posko tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Kombes Kismanto Eko Saputro dalam keterangan tertulis Senin (15/3). Ia mengatakan Polda Kalteng terus bersiap diri mencegah dan menanggulangi karhutla.
"Selain mengantisipasi dalam bidang teknologi, Polda Kalteng dalam komitmennya menanggulangi dan mencegah karhutla turut mempersiapkan personel, sarana dan prasarana serta membangun posko karhutla di setiap daerah," katanya .
Memasuki musim kemarau, kemungkinan terjadinya karhutla di Kalteng cukup besar. Kondisi ini membuat Polda Kalteng dan beberapa instasi lain seperti Pemerintah Provinsi Kalteng, dan Manggala Agni serta dari Telkom melakukan pengecekan hotspot dilakukan menggunakan sarana satelit yang dapat memantau langsung titik panas.
"Kapolda mengatakan dalam pemantauan melalui satelit tersebut belum ditemukan adanya titik panas di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan masih adanya curah hujan di beberapa wilayah," ujarnya.
Polda Kalsel juga membahas persiapan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi dan menanggulangi karhutla. "Operator di dalam command center secara berkala memantau hotspot melalui satelit. Nantinya akan segera dilaporkan ke pimpinan untuk penanggulangan secara cepat dan terukur," katanya. (OL-15)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved