Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ASISTEN III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw, SE, M.Si, ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Rabu (3/3/2021).
Hal itu dilakukan menyusul sakit-sakitan kepala sebelumnya, Jhonson Nainggolan yang telah sakit dari bulan Januari hingga sekarang dan juga tidak adanya pemberitahuan yang jelas kepada pihak Pemkab Jayapura. Surat Perintah Pelaksana Tugas telah dikeluarkan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, sejak Rabu (3/3/2021).
"Sudah ada surat perintah, kemarin kan sudah ada surat perintah dari pa Bupati Jayapura, yang menunjuk Asisten III sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Jayapura. Karena ini banyak pekerjaan, apalagi kita hadapi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi," demikian dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/3/2021).
Dikatakan Sekda Hanna, segera ditunjuk Plt. Kepala BPBD mempertimbangkan kerawanan bencana saat menghadapi fenomena La Nina.
Menurutnya, kesiapsiagaan BPBD sangat dibutuhkan pada momentum ini.
"Maka Kepala BPBD harus stand by di tempat, kan sekarang kepala (BPBD) masih sakit sejak Januari sampai hari ini dan juga tidak ada pemberitahuan yang jelas kepada kami," jelasnya.
"Maka Pak Bupati memerintahkan untuk menunjuk Kepala BPBD guna pelaksanaan tugas. Jadi pa Asisten III, ditunjuk sebagai Plt. Kepala BPBD untuk bisa bekerja dan juga mengawal kegiatan yang sudah ada atau kegiatan yang sudah ditentukan untuk pekerjaan perumahan, jembatan, air bersih dan juga kegiatan pekerjaan yang lain dari anggaran 275 miliar rupiah itu," tutur Hanna.
"Selain tugas meng - handel penanggulangan bencana, juga tetap mengawal kegiatan pekerjaan pascabencana yang anggarannya sudah dikucurkan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Jayapura," pesan Hanna Hikoyabi.
Sekda Hanna mengakui, bahwa dirinya telah melakukan rapat bersama Asisten III selaku Plt. Kepala BPBD dan Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura, untuk BPBD dan Dinas PU melakukan koordinasi atau membuat schedule kerja di masing-masing item seperti perumahan, jembatan, air bersih ,dan talud.
"Mereka akan laporkan tiap hari kepada Bupati dan Sekda, agar kita semua tahu apa progres dari tiap kegiatan yang dilakukan. Minimal tiap minggu harus ada pelaporan, karena kita harus mengawal ketat, kemudian dari waktunya saja tinggal empat atau lima bulan. Karena pekerjaan ini semua harus berakhir di tanggal 3 September 2021 nanti," papar Hanna.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, maka kita harus mengawalnya setiap hari. Sehingga ditunjuklah pelaksana tugas harus berjalan. Tidak bisa kita tunggu sampai kepala sebelumnya sembuh baru kita kerja, maka kita tunjuk yang baru biar kerja cepat," tukasnya. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved