Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resort Malang Kota, Jawa Timur, kian meningkatkan pelayanan publik selama masa pandemi covid-19 usai meraih penghargaan pelayanan prima.
Polresta Malang Kota kini masuk zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga kinerja personel dipacu. Pasalnya, selama masa pandemi ini masyarakat menginginkan hadirnya pelayanan cepat, mudah, terjangkau dan langsung di lingkungan mereka tinggal.
"Inovasi berbasis teknologi informasi dan non IT ditingkatkan, kita jemput bola ke masyarakat terkait pelayanan publik. Saat ini masyarakat menginginkan pelayanan langsung di lingkungan mereka tinggal," tegas Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, Kamis (25/2).
Ia menjelaskan pelayanan publik yang manfaatnya luas di masyarakat selama masa pandemi, yaitu Arema Police Sobo Kelurahan. Inovasi pelayanan itu unggulan terpadu meliputi SIM keliling, Samsat keliling, SPKT dan SKCK. Semua pelayanan itu menyatu dalam Program Proaktif Policing.Masyarakat bisa menggunakan layanan perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, layanan surat kehilangan dan SKCK dalam satu lokasi.
"Kita sudah mengoperasionalkan bus Arema Police Sobo Kelurahan sesuai jadwal di kelurahan-kelurahan," katanya.
Sejauh ini, lanjutnya, warga menyambut baik dan antusias hadirnya pelayanan SIM dan Samsat keliling di kelurahan. Kini warga tak perlu jauh-jauh ke kantor pelayanan lantaran pelayanan publik kian dekat di rumah mereka.
"Animo masyarakat sangat baik, per hari rata-rata 70 warga menikmati layanan ini," ungkapnya.
Selain layanan publik yang sifatnya jemput bola, masyarakat bisa memanfaatkan layanan daring. Inovasi berbasis teknologi informasi juga tersedia lengkap.Ia mengatakan manfaat luas pelayanan sudah dirasakan langsung masyarakat karena Polresta Malang Kota meluncurkan aplikasi Jogo Malang berbasis android dan ios. Aplikasi layanan publik kepolisian itu diantaranya E-SKCK, E-SIM, E-Satpas termasuk laporan polisi dan kehilangan. Bahkan, di dalam aplikasi ini dilengkapi layanan kampung tangguh semeru, polisi rukun warga termasuk pemulasaran jenazah.
baca juga: Awal Ramadan, Polres Malang Amankan 36 Orang
Ada pula layanan Wadul dan Panic Button on Hand bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat polisi.
"Warga tinggal memencet tombol fitur di telepon seluler, layanan akan terhubung langsung ke sirene atau rotator di ruang command center," ujarnya.
Polres Malang Kota juga memasang lebih banyak kamera pemantau atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian guna meningkatkan pelayanan publik dan keamanan.(OL-3)
PELAKU jasa wisata dan perhotelan di Kota Malang, Jawa Timur, merasakan imbas rentetan demonstrasi dalam beberapa hari terakhir membuat kunjungan wisata merosot.
Saat ini, pasokan beras kemasan 5 kg mulai bergulir memasuki pasar dari sebelumnya sempat tersendat.
BANYAK cara untuk mendukung HUT ke-80 Kemerdekaan RI di beberapa daerah. Salah satunya membuat masakan bagi pendukung upacara penurunan bendera.
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
UMKM menerima manfaat dari sisi mengenalkan produk, pemasaran, dan promosi.
PECINTA kuliner Nusantara dan wisatawan bisa menyerbu sejumlah pasar tradisional untuk menikmati jajanan legendaris di Kota Malang, Jawa Timur.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved