Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resort Malang Kota, Jawa Timur, kian meningkatkan pelayanan publik selama masa pandemi covid-19 usai meraih penghargaan pelayanan prima.
Polresta Malang Kota kini masuk zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga kinerja personel dipacu. Pasalnya, selama masa pandemi ini masyarakat menginginkan hadirnya pelayanan cepat, mudah, terjangkau dan langsung di lingkungan mereka tinggal.
"Inovasi berbasis teknologi informasi dan non IT ditingkatkan, kita jemput bola ke masyarakat terkait pelayanan publik. Saat ini masyarakat menginginkan pelayanan langsung di lingkungan mereka tinggal," tegas Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, Kamis (25/2).
Ia menjelaskan pelayanan publik yang manfaatnya luas di masyarakat selama masa pandemi, yaitu Arema Police Sobo Kelurahan. Inovasi pelayanan itu unggulan terpadu meliputi SIM keliling, Samsat keliling, SPKT dan SKCK. Semua pelayanan itu menyatu dalam Program Proaktif Policing.Masyarakat bisa menggunakan layanan perpanjangan SIM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, layanan surat kehilangan dan SKCK dalam satu lokasi.
"Kita sudah mengoperasionalkan bus Arema Police Sobo Kelurahan sesuai jadwal di kelurahan-kelurahan," katanya.
Sejauh ini, lanjutnya, warga menyambut baik dan antusias hadirnya pelayanan SIM dan Samsat keliling di kelurahan. Kini warga tak perlu jauh-jauh ke kantor pelayanan lantaran pelayanan publik kian dekat di rumah mereka.
"Animo masyarakat sangat baik, per hari rata-rata 70 warga menikmati layanan ini," ungkapnya.
Selain layanan publik yang sifatnya jemput bola, masyarakat bisa memanfaatkan layanan daring. Inovasi berbasis teknologi informasi juga tersedia lengkap.Ia mengatakan manfaat luas pelayanan sudah dirasakan langsung masyarakat karena Polresta Malang Kota meluncurkan aplikasi Jogo Malang berbasis android dan ios. Aplikasi layanan publik kepolisian itu diantaranya E-SKCK, E-SIM, E-Satpas termasuk laporan polisi dan kehilangan. Bahkan, di dalam aplikasi ini dilengkapi layanan kampung tangguh semeru, polisi rukun warga termasuk pemulasaran jenazah.
baca juga: Awal Ramadan, Polres Malang Amankan 36 Orang
Ada pula layanan Wadul dan Panic Button on Hand bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat polisi.
"Warga tinggal memencet tombol fitur di telepon seluler, layanan akan terhubung langsung ke sirene atau rotator di ruang command center," ujarnya.
Polres Malang Kota juga memasang lebih banyak kamera pemantau atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian guna meningkatkan pelayanan publik dan keamanan.(OL-3)
PELAKU jasa wisata dan perhotelan di Kota Malang, Jawa Timur, merasakan imbas rentetan demonstrasi dalam beberapa hari terakhir membuat kunjungan wisata merosot.
Saat ini, pasokan beras kemasan 5 kg mulai bergulir memasuki pasar dari sebelumnya sempat tersendat.
BANYAK cara untuk mendukung HUT ke-80 Kemerdekaan RI di beberapa daerah. Salah satunya membuat masakan bagi pendukung upacara penurunan bendera.
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
UMKM menerima manfaat dari sisi mengenalkan produk, pemasaran, dan promosi.
PECINTA kuliner Nusantara dan wisatawan bisa menyerbu sejumlah pasar tradisional untuk menikmati jajanan legendaris di Kota Malang, Jawa Timur.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved