Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H Sugirah sebagai calon Bupati Banyuwangi terpilih tahun 2020. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU Banyuwangi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 Yusuf Widiyatmoko dan Gus Riza Azizy menggugat hasil pemilihan kepala daerah (Pemilu Kada) Banyuwangi ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga proses penetapan tersebut harus tertunda. Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini menjelaskan penetapan pasangan calon terpilih tersebut karena MK menolak gugatan yang dilayangkan oleh
kuasa hukum paslon nomor urut 1 Yusuf-Riza.
"Hari ini Kamis, 18 Februari 2021 kita melaksanakan tugas terakhir, yakni penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Ini Sesuai dengan keputusan MK kemarin tanggal 15 Februari gugatan (paslon 1) MK ditolak. Kita hari ini bisa melaksanakan penetapan," ujar Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini usai pleno penetapan di Hotel Santika, Kamis (18/2).
Dengan telah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, tahapan Pilkada Banyuwangi 2020 telah selesai. "Jadi, tahapan kami (KPU) sudah selesai. Tugas kami hanya sampai mengawal pada saat penetapan saja," kata Dwi.
Pihaknya sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) KPU tentang penetapan calon terpilih, berita acara penetapan, dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan untuk proses pelantikan oleh DPRD Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. "Dari KPU kami sudah menyerahkan SK dan BA kepada paslon dan DPRD Banyuwangi. Pelantikan itu menjadi ranah dari DPRD Banyuwangi dan Pemprov," ungkapnya.
Seperti yang diketahui, dalam pemilihan kepala daerah Banyuwangi, pasangan nomor urut 1 Yusuf Widyatmoko-M Riza Aziziy diusung oleh PKB, Golkar, PKS, dan Demokrat. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 398.113 atau 47,57%.
Pasangan nomor urut 2 Ipuk-Sugirah diusung oleh partai koalisi PDIP, PPP, NasDem, Hanura, dan Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 438.847 atau sebanyak 52,43%. Dari hasil tersebut, pasangan nomor urut 2 unggul sebanyak 4,86% dalam perolehan suara.
Bupati Banyuwangi terpilih Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat ditanya wartawan, dirinya mengaku lega telah ditetapkan sebagai bupati terpilih. Dia mengaku tidak menyangka akan ada proses tambahan lagi dalam pilkada ini, yakni proses gugatan di MK.
Kendati demikian, kata dia, hal ini memang proses yang harus dilalui. Dia juga berharap semuanya bisa berjalan lancar dan berakhir dengan bahagia tanpa ada perpecahan, karena tantangan ke depan sangatlah berat.
Sambil menunggu pelantikan dirinya, ungkap Ipuk, pihaknya akan bersilaturahmi dan belajar dari beberapa bupati lain, terutama pemimpin perempuan yang sudah sukses menjadi kepala daerah. Dirinya juga akan terus menggali potensi yang ada di Banyuwangi dan berinovasi. (OL-14)
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
Nova berharap, angka kemiskinan di Pidie Jaya yang masih relatif tinggi diharapkan segera dapat diperkecil.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Klungkung menyimpan sejumlah potensi yang harus segera dikembangkan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian
Fachrori Umar membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pasangan Syarif Fasha - Maulana yang menang hampir 56%
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved