Presiden Diminta Turun Tangan Selamatkan Pegunungan Meratus

PRESIDEN RI Joko Widodo diminta turun tangan untuk menyelamatkan kawasan Pegunungan Meratus yang kini dalam kondisi rusak dan menjadi pemicu bencana banjir di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Permintaan ini disampaikan Pemkab dan masyarakat Hulu Sungai Tengah, serta organisasi lingkungan yang selama ini memperjuangkan penyelamatan Pegunungan Meratus yang dikenal dengan sebutan gerakan Savemeratus. 

Gerakan yang banyak mendapat dukungan masyarakat ini menentang ekspansi perizinan industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit serta praktik ilegal logging di kawasan Pegunungan Meratus.

"Kita meminta adanya dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan pasca banjir dan program mitigasi bencana kedepan, karena itu butuh biaya tinggi dan tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemda. Pastikan dukungan pak Jokowi untuk Savemeratus karena ini kawasan rentan longsor dan run up penyebab banjir bandang serta merupakan tangkapan air dan sumber keanekaragaman hayati," tutur Berry Nahdian Furqan yang baru mengakhiri masa tugasnya sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Selasa (16/2).

Senada juga disampaikan pegiat lingkungan di Hulu Sungai Tengah, Sumiati,65. 

"Presiden harus melihat secara langsung kondisi kerusakan hutan di Pegunungan Meratus dan dampak kerusakan akibat banjir bandang kemarin. Presiden harus turun tangan untuk pemulihan juga penyelamatan meratus," tegas Sumiati yang juga mantan Kepala Desa (Pembakal) Desa Pantai Mangkiling (Desa Datar Ajab).

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi daerah terparah dilanda bencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu. Tercatat banjir merendami 92 desa pada 10 kecamatan dan salah satu wilayah terparah adalah Kecamatan Hantakan yang sebagian besar wilayahnya luluh lantak dihantam banjir bandang.

Sebelumnya organisasi lingkungan Walhi mendesak adanya kebijakan perlindungan menyeluruh kawasan esensial pegunungan Meratus di Kalsel.

"Tidak hanya Hulu Sungai Tengah, pegunungan meratus perlu perlindungan menyeluruh dari ancaman kerusakan terutama masuknya perizinan sektor tambang dan perkebunan," tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Rabu (17/2).

baca juga: MA Kabulkan Gugatan Izin Tambang di Pegunungan Meratus

Walhi baru saja memenangkan gugatan hingga tingkat PK terhadap Kementerian ESDM atas penerbitan SK izin peningkatan produksi perusahaan tambang PKP2B PT MCM yang sebagian wilayah konsesi berada di kawasan pegunungan karst meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walhi juga mencatat Kalsel dalam status darurat ruang dan terancam bencana ekologis karena separuh wilayah ini telah dikuasai perizinan tambang 33 persen dan perkebunan sawit 17 persen.

Presiden RI Joko Widodo, besok Kamis (18/2) dijadwalkan akan meresmikan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin dan mengunjungi warga korban banjir bandang di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (OL-3)