Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mengetahui penjualan pulau oleh orang tidak bertanggung jawab melalui situs privateislandsonline.com. Seperti diberitakan di media-media, pulau yang dijual itu bernama A-frame atau nama lokalnya Pananggalat.
Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Koratnius Sabeleake, mengatakan bahwa penjualan pulau yang berada di bagian daerah Siberut Barat Daya itu tidak diketahui oleh pemerintah setempat.
"Saya secara pribadi belum tahu tentang ini ya. Saya sudah konfirmasi kepada kepala desa, camat, tapi mereka tidak tahu. Kemudian kami melihat status tanah kan hutan produksi. Nah, hutan produksi status kewenangannya ada di provinsi. Kalau hutan produksi sudah jelas tidak bisa transaksi jual beli," kata Kortanius Sabeleake, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa hutan produksi merupakan milik negara dan tidak bisa diperjualbelikan meskipun ada masyarakat yang mengelola, kecuali areal pengguna lain (APL). "Kalau hutan produksi tidak bisa jual beli. Yang ada itu kerja sama antarpengusaha itu dengan Dinas Kehutanan bersama pelaku wisata," katanya.
Kortanius menyampaikan jika ada kabar orang yang menjual pulau atau hutan bisa kemungkinan hanya pengelolaan resort. "Mungkin resortnya sudah ada di situ. Jadi kemungkinan yang dijual itu aset yang ada di pulau tersebut, tapi kalau penjualan pulau enggak ada. Kalaupun ada pasti kepala desa atau camat pasti tahu. Kalau penjualan pulaunya resmi, pasti mereka sampaikan ke kami. Tapi kalau secara resmi antara pengelola dan investor belum ada," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan resort yang ada di Mentawai masih ditata oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat. Sudah ada beberapa yang disampaikan ke pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tapi secara keseluruhan belum ada yang final. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
ISU mengenai potensi gempa megathrust yang dapat mengguncang wilayah Sumatra Barat, khususnya Kota Padang, kembali memunculkan kecemasan besar di kalangan warganya.
Sebanyak 11 orang dinyatakan hilang saat kapal terbalik di Kepulauan Mentawai.
Kepulauan Mentawai Lepas dari Status Daerah Tertinggal
Kondisi Indonesia di tengah zona antar lempeng tektonik aktif menjadi penyebab rawannya terjadi bencana gempabumi dan tsunami.
Cara membuat gigi mereka runcing adalah dengan menggunakan panokok (palu) dan papaek (pahat) serta Kajut Simakainaok (batang dari kayu simakainaok).
GEMPA bumi Magnitudo 5 mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga dirasakan di Kota Padang, Sumatra Barat, pukul 10.50 Wib, Selasa (23/7/24).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved