Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PELANTIKAN enam kepala daerah yang memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tengah ditunda. Penundaan pelantikan itu karena ke enam daerah tersebut masih diperhadapkan dengan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi.
"Enam daerah itu ialah Poso, Morowali Utara, Palu, Tolitoli, Tojounauna, dan Sigi," ujar Plt Kepala Biro Otonomi Daerah, Datu Pamusu, di Palu, Minggu (14/2). Pihaknya harus menunggu hasil keputusan MK baru dilantik.
Datu menjelaskan bahwa hanya satu daerah yang tidak bermasalah di Sulteng yaitu Kabupaten Banggai Laut. "Untuk Banggai Laut sudah diparipurnakan oleh DPRD Banggai Laut untuk ditetapkan dan sudah diusulkan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri. Kalau tidak ada halangan sesuai dengan akhir masa jabatan pada 17 Februari 2021 mendatang akan dilantik," tegansya.
Datu menambahkan, untuk menjawab penundaan pelantikan itu, pihaknya sudah mengusulkan nama-nama pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang belum dilantik itu ke Mendagri. "Kami sudah usul sehingga ada Plt nanti yang memimpin enam daerah itu," tandasnya. (OL-14)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved