Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PELANTIKAN enam kepala daerah yang memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tengah ditunda. Penundaan pelantikan itu karena ke enam daerah tersebut masih diperhadapkan dengan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi.
"Enam daerah itu ialah Poso, Morowali Utara, Palu, Tolitoli, Tojounauna, dan Sigi," ujar Plt Kepala Biro Otonomi Daerah, Datu Pamusu, di Palu, Minggu (14/2). Pihaknya harus menunggu hasil keputusan MK baru dilantik.
Datu menjelaskan bahwa hanya satu daerah yang tidak bermasalah di Sulteng yaitu Kabupaten Banggai Laut. "Untuk Banggai Laut sudah diparipurnakan oleh DPRD Banggai Laut untuk ditetapkan dan sudah diusulkan oleh gubernur ke Menteri Dalam Negeri. Kalau tidak ada halangan sesuai dengan akhir masa jabatan pada 17 Februari 2021 mendatang akan dilantik," tegansya.
Datu menambahkan, untuk menjawab penundaan pelantikan itu, pihaknya sudah mengusulkan nama-nama pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang belum dilantik itu ke Mendagri. "Kami sudah usul sehingga ada Plt nanti yang memimpin enam daerah itu," tandasnya. (OL-14)
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
Nova berharap, angka kemiskinan di Pidie Jaya yang masih relatif tinggi diharapkan segera dapat diperkecil.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, Klungkung menyimpan sejumlah potensi yang harus segera dikembangkan seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, peternakan, pertanian
Fachrori Umar membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pasangan Syarif Fasha - Maulana yang menang hampir 56%
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved