Warga Dataran Tinggi Masih Menanti Distribusi

SUASANA Balai Adat Desa Datar Ajab berubah menjadi gaduh setelah mendengar deru suara pesawat helikopter berputar-putar di atas desa mereka. Sebuah helikopter jenis EC-155 milik BNPB mendarat di sebuah gosong berbatu yang ada di tengah Sungai. Helikopter ini membawa paket bantuan logistik tanggap darurat untuk membantu warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Datar Ajab dan desa-desa lain di pedalaman yang sulit dijangkau. Beberapa orang warga terpaksa harus melintasi sungai berarus deras setinggi 1,5 meter untuk mengambil bantuan tersebut.

Distribusi bantuan bencana lewat udara ini merupakan kali kedua dengan membawa paket bantuan Presiden RI Joko Widodo. Sebelumnya istana negara menyalurkan 20 ribu paket kebutuhan pokok untuk warga korban banjir dan longsor di Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini ada empat kali pengiriman bantuan lewat udara ke desa-desa terpencil dan masih terisolasi tersebut.

Pendaratan pertama dua pekan lalu, berupa bantuan kebutuhan pokok dan BBM diterima warga setelah satu pekan mereka terisolasi dan kekurangan makanan. Sebelumnya warga mengandalkan pasokan makanan dari para relawan yang mengangkut bantuan lewat jalur darat dengan menyusuri kaki Pegunungan Meratus dimana ada banyak ruas jalan tertimbun longsor.

Kedatangan helikopter ke desa mereka ini menjadi tontonan dan memberikan harapan kepada warga. 

"Bantuan ini sangat kami harapkan. Ini menunjukkan pemerintah tetap memperhatikan kami, meski kami bermukim di daerah terpencil," tutur Yandi, Kepala Desa (Pembakal) Datar Ajab.

Desa Datar Ajab di Pegunungan Meratus ini merupakan salah satu desa terparah dihantam banjir bandang dan longsor. Derasnya air bah menyebabkan lima rumah yang berada di tepi sungai hancur dan hanyut di sapu banjir. Belasan rumah, termasuk SDN 2 Datar Ajab rusak parah dihantam banjir setinggi 4-5 meter yang mengangkut material pohon-pohon sisa tebangan berukuran besar.

Adapun 80 persen kondisi Desa Datar Ajab luluh lantak dihantam banjir bandang. Kini sebagian warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi ke Balai Adat. Sebagian lainnya pindah ke ladang dan kebun mereka yang ada dalam hutan, walau mereka masih dihantui ketakutan akan ancaman longsor saat hujan turun.

Berbeda dengan Desa Datar Ajab, desa dan dusun yang berada di dataran tinggi Pegunungan Meratus masih menanti distribusi bantuan. Seperti beberapa dusun di pedalaman bagian atas Bayuwana, Pantai Wang, Mangkiling serta Papagaran mereka juga praktis terisolasi karena akses jalan terputus akibat longsor.

"Sampai sekarang baru satu kali bantuan dari pemerintah kami terima. Itupun kami harus turun ke desa di bawah dengan berjalan kaki cukup jauh. Pernah ada paket bantuan yang diberikan para relawan. Sebenarnya yang sangat kami perlukan adalah terbukanya akses jalan yang terputus akibat longsor sehingga kami bisa mengangkut hasil bumi kami ke kota," tutur Ketua
Adat Dusun Bayuwana, Hadan.

Gugatan Publik Terhadap Pemerintah

Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel menimbulkan kerugian yang sangat besar di derita masyarakat. Pemerintah dinilai ikut bertanggung jawab atas bencana yang disebabkan kondisi kerusakan lingkungan ini. Para pengacara di Kalsel membuka posko Gugatan Class Action terhadap Pemprov Kalsel. Ada puluhan advokat tergabung dalam Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel yang akan mewakili masyarakat untuk menggugat Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
            
Sejak dibuka beberapa waktu lalu, sudah banyak aduan yang disampaikan masyarakat korban bencana banjir dari berbagai daerah. Posko pengaduan akan dibuka hingga 14 Februari mendatang.

baca juga: Temuan Bangunan Kuno di Pawon Perkuat Integritas Borobudur

Presiden Direktur Borneo Law Firm, Muhamad Pazri, mengatakan pihaknya akan mengakomodir para korban banjir Kalsel dalam gugatan kelompok warga atau class action. Calon tergugatnya adalah Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dinilai telah lalai dengan tidak memberikan peringatan dini ke warga saat hujan deras yang mengguyur sejak 10 Januari lalu. Selain itu gugatan juga terkait kerugian diderita warga akibat banjir terparah sepanjang sejarah Kalsel ini. (OL-3)