Senin 01 Februari 2021, 22:34 WIB

Petugas Gabungan Tuban Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

M Yakub | Nusantara
Petugas Gabungan Tuban Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

MI/M Yakub
Razia gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub Tuban menyasar sejumlah cafe maupun titik keramaian di Kota Tuban dan sekitarnya.

 

PETUGAS gabungan di Kabupaten Tuban, Jatim, menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan di kabupaten setempat. Penindakan di sejumlah tempat keramaian ini dilakukan karena wilayah Tuban sedang memberlakukan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Petugas gabungan yang terlibat operasi kali ini personel Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polisi, dan TNI. Dari operasi yang digelar di enam titik keramaian dan kafe, petugas menemukan 30 pelanggaran. Semua lokasi operasi tersebut berada di sekitar kota Tuban.

Petugas sempat mendapat perlawanan dari pemilik tempat usaha yang menolak untuk ditindak. Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban, Hery Muharwanto mengungkapkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Tuban.

Selain itu, juga sebagai implementasi Keputusan Gubernur Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Tuban tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Menurut dia, operasi pada Minggu malam ini melibatkan personel Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polisi, dan TNI. Petugas juga menemukan 30 pelanggaran protokol kesehatan dari 6 titik lokasi operasi.

"Para pelanggar selanjutnya didata petugas dan ditindak sesuai dengan prosedur, termasuk menyita kartu identitas diri pelanggar," ungkapnya, Senin (1/2) siang.

Ia menjelaskan sesuai dengan Perbup Tuban no 65 tahun 2020, pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan. Pelanggaran perseorangan akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp300 ribu. Sedangkan, sanksi bagi pemilik usaha akan diberikan bertahap. Salah satunya berupa sanksi diharuskan membayar denda  maksimal Rp50 juta.

Dan jika kembali terjadi pelanggaran di tempat usaha yang sama, sanksi yang dijatuhkan bisa penutupan usaha atau pencabutan izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. ''Ini berlaku untuk semua sektor usaha,'' tegasnya.

Pemilik tempat usaha yang menolak dan melakukan perlawanan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Hery menambahkan pelanggaran terjadi lantaran kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap bahaya Covid-19. Di samping itu, karena psikologi masyarakat berada di titik jenuh dan mulai mengabaikan protokol kesehatan. (YK/OL-10)

 

Baca Juga

Antara//R. Rekotomo

Reaktif Covid-19, Lima Pemuda di NTT Gagal jadi Polisi

👤Palce Amalo 🕔Senin 10 Mei 2021, 11:02 WIB
"Begitu ada hasil reaktif maka peserta tersebut tidak diperkenankan ikut tahapan...
MI/Rendy Ferdiansyah

Pemprov Babel Gelontorkan 4 Ton Daging Sapi Beku di Operasi Pasar

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Senin 10 Mei 2021, 11:01 WIB
Gubernur Provinsi Babel Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, belum lama ini, ia sudah mengeluarkan surat edaran terkait HET daging sapi dan...
MI/Hijrah Ibrahim

KJTV Malut Bagikan Mushaf Al-Quran Hingga Paket Sembako di Haltim

👤Hijrah Ibrahim 🕔Senin 10 Mei 2021, 10:49 WIB
Tim menggunakan sepeda motor singgah ke beberapa kecamatan di kabupaten memberi bantuan Alquran, Iqra hingga...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Berharap tidak Ada Guncangan Baru

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tumbuh di angka -0,74% (year on year/yoy).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya