Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik yang jumlahnya mencapai 976 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan perekrutan CPNS belum memenuhi kebutuhan guru di sejumlah sekolah di daerah itu.
"Per Desember 2020 kebutuhan guru di Kabupaten Kudus sebanyak 1.290 guru. Sedangkan perekrutan melalui formasi CPNS baru terpenuhi 314 guru, sehingga masih kekurangan 976 guru," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuno Widodo di Kudus, Rabu (20/1).
Awalnya, kata dia, kebutuhan guru untuk sekolah dasar (SD) per Desember 2020 sebanyak 968 guru, namun melalui formasi CPNS baru terpenuhi 289 guru, sehingga masih kekurangan 679 guru. Sedangkan kebutuhan guru SMP mencapai 322 guru, sedangkan yang terpenuhi saat ini baru 25 guru, sehingga masih ada kekurangan 297 guru.
Kebutuhan guru tersebut, kata dia, masih bisa bertambah karena setiap tahun guru yang memasuki masa pensiun mencapai 200 orang, sedangkan rekrutmen CPNS selama ini belum mampu memenuhinya.
Adanya perekrutan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negeri (ASN) melalui lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) juga bisa mengurangi kekurangan tenaga pendidik. Hanya saja, alokasinya dari skema PPPK hanya 73 guru.
"Sebetulnya kebutuhan guru SD yang paling mendesak, karena dari 400 sekolah masih kekurangan 679 guru," ujarnya.
Harjuna menjelaskan setiap sekolah juga sudah ada guru tidak tetap (GTT), hanya saja masih tetap mengalami kekurangan, sehingga butuh tambahan guru. Sementara setiap usulan formasi belum bisa memenuhi kebutuhan guru.
Sementara untuk penempatan guru PPPK, katanya, menunggu keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus. "Bagi CPNS dari luar Kudus, jangan sekali-kali mengajukan mutasi kembali ke kotanya, karena kami sangat butuh guru PNS," ujarnya.
Untuk usulan formasi guru tahun 2021 melalui skema PPPK sebanyak 390 formasi. Jika formasi tersebut terpenuhi semua, akan mengurangi jumlah kekurangan guru di daerah itu. (Ant/OL-12)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Lewat proyek Peta Virtual Wisata Kota Semarang, guru Ayu Kusumadiyastuti ubah pembelajaran teks deskriptif jadi teknologi petualangan.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Satriwan menekankan bahwa Permendikdasmen 7/2025 ini secara egaliter memberikan kesempatan yang sama untuk membuat guru dapat menjadi kepala sekolah.
Program ini akan menyasar guru berusia 50-55 tahun dan akan mendapatkan keistimewaan karena pengalaman mengajar mereka yang sudah lama.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved