Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PRESIDEN Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi bencana banjir di Kalimantan Selatan. Kepala Negara menginstruksikan agar kebutuhan penanganan bencana, seperti logistik, terpenuhi dengan baik.
"Logistik untuk pengungsi ini penting. Karena hampir 20 ribu masyarakat berada di pengungsian. Kekurangan yang ada bisa dibantu pemerintah pusat. Selain juga dari logistik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ucap Jokowi, sapaan akrabnya, saat meninjau Jembatan Mataraman di Kabupaten Banjar, Senin (18/1).
Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sehingga, distribusi logistik untuk pengungsi berjalan lancar. Sejumlah akses yang terputus pun diminta segera diperbaiki dalam waktu singkat.
Baca juga: Jokowi Tinjau Lokasi Banjir di Kalsel
"Mengenai kerusakan infrastruktur ada beberapa jembatan yang runtuh akibat banjir. Saya sudah minta Menteri PUPR agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan. Sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu," pungkas Presiden.
Menurutnya, curah hujan yang sangat tinggi terjadi hampir 10 hari berturut-turut, serta menyebabkan banjir di 10 kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan. Daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung air 230 juta meter kubik tidak sanggup menampung debit air sebesar 2,1 miliar kubik.
Baca juga: 20 Ribu Orang Mengungsi, Presiden Desak Perbaikan Prasarana Kalsel
"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Kalimantan Selatan," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga kembali menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal akibat banjir. Kepala Negara meninjau Sungai Martapura dari Jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Diketahui, Jembatan Mataraman aksesnya terputus karena banjir.
Presiden turut meninjau posko pengungsian untuk melihat kondisi warga terdampak. Serta, melihat kesiapan bantuan yang diberikan. Saat meninjau, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Banjar Khalilurrahman.(OL-11)
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
RACUN Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga jadi film horor terbaru Rizal Mantovani, yang total tahun ini setidaknya sudah menyutradarai enam judul horor.
Mentan memastikan semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi tujuh.
KPK mengaku sudah pernah terbang dari Jakarta ke Kalimantan untuk mencari bukti kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Permata Borneo merangkul seluruh elemen masyarakat Desa Martadinata untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan hutan secara bijaksana.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved