Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN di masa pandemi, anggota DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, terus menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Sikka dari daerah pemilihan Sikka satu yakni Yoseph Karmianto Eri, Fabianus Toa, Alfonsus Ambrosius, Petrus Da Silva dan Hyginus Claudius Daga, Kamis (7/01)
Dalam kunjungan kerja (kunker), mereka menemukan sederetan persoalan proyek yang dikerjakan di tahun anggaran 2020 itu.
Anggota DPRD Sikka Alfonsus Ambrosius mengaku dalam meninjau beberapa proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana APBD II itu banyak sekali persoalan. Seperti proyek sumur bor air yang berada di Puskesmas Wolomarang. Yang mana ia menemukan sumur bor air malah air tidak keluar. Akibatnya, keperluan air di Puskesmas tidak bisa terlayani.
"Masa bor air hanya enam meter. Sekarang sumur bor itu tidak berfungsi karena air tidak ada. Kasihan sekali, kita sudah setuju anggaran, malah akses manfaatnya tidak ada. Air ini sangat diperlukan oleh petugas dan pasien yang ada di Puskesmas Wolomarang ini," ungkap Alfonsus Ambrosius.
Politisi PDI Perjuangan minta dinas terkait segera memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek sumur bor itu. "Mau bagaimana caranya, segera panggil itu kontraktor agar bisa dikerjakan ulang," tegas dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Sikka Fabianus Toa saat meninjau proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr TC Hillers Maumere yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wae Laku Abadi.
Ia menyayangkan proyek IGD yang sudah diresmikan oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo ternyata banyak fasilitas yang tidak lengkap. Bahkan banyak bangunan yang ia lihat sudah mulai rusak, padahal bangunan itu belum digunakan dalam setahun.
"Bangunan yang tadi saya lihat itu, banyak yang bocor. Ditambah lagi kekurangan daya listrik sehingga beberapa fasilitas di dalam IGD itu tidak berfungsi. Saya kecewa sekali. Padahal pekerjaan proyek IGD itu belum selesai, tetapi Bupati Sikka sudah resmikan. Ini yang buat kami kecewa," ungkap Fabianus Toa itu.
Politisi Gerindra itu menyayangkan juga anggaran begitu besar untuk pengadaan trafo tetapi belum bisa digunakan. "Tadi berdasarkan penjelasan ibu Direktur RSUD dr.TC Hillers Maumere, katanya masih diusulkan ke provinsi melalui PLN Maumere. Akibatnya, banyak fasilitas di dalam rumah sakit tidak bisa digunakan karena belum ada listrik yang memadai meskipun trafo sudah ada," pungkas dia.
Dia juga berharap agar dinas terkait segera memanggil kontraktor untuk memperbaiki item bangunan yang rusak. (GL/OL-10)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved