Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MESKIPUN di masa pandemi, anggota DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, terus menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Sikka dari daerah pemilihan Sikka satu yakni Yoseph Karmianto Eri, Fabianus Toa, Alfonsus Ambrosius, Petrus Da Silva dan Hyginus Claudius Daga, Kamis (7/01)
Dalam kunjungan kerja (kunker), mereka menemukan sederetan persoalan proyek yang dikerjakan di tahun anggaran 2020 itu.
Anggota DPRD Sikka Alfonsus Ambrosius mengaku dalam meninjau beberapa proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana APBD II itu banyak sekali persoalan. Seperti proyek sumur bor air yang berada di Puskesmas Wolomarang. Yang mana ia menemukan sumur bor air malah air tidak keluar. Akibatnya, keperluan air di Puskesmas tidak bisa terlayani.
"Masa bor air hanya enam meter. Sekarang sumur bor itu tidak berfungsi karena air tidak ada. Kasihan sekali, kita sudah setuju anggaran, malah akses manfaatnya tidak ada. Air ini sangat diperlukan oleh petugas dan pasien yang ada di Puskesmas Wolomarang ini," ungkap Alfonsus Ambrosius.
Politisi PDI Perjuangan minta dinas terkait segera memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek sumur bor itu. "Mau bagaimana caranya, segera panggil itu kontraktor agar bisa dikerjakan ulang," tegas dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Sikka Fabianus Toa saat meninjau proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr TC Hillers Maumere yang dikerjakan oleh kontraktor PT Wae Laku Abadi.
Ia menyayangkan proyek IGD yang sudah diresmikan oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo ternyata banyak fasilitas yang tidak lengkap. Bahkan banyak bangunan yang ia lihat sudah mulai rusak, padahal bangunan itu belum digunakan dalam setahun.
"Bangunan yang tadi saya lihat itu, banyak yang bocor. Ditambah lagi kekurangan daya listrik sehingga beberapa fasilitas di dalam IGD itu tidak berfungsi. Saya kecewa sekali. Padahal pekerjaan proyek IGD itu belum selesai, tetapi Bupati Sikka sudah resmikan. Ini yang buat kami kecewa," ungkap Fabianus Toa itu.
Politisi Gerindra itu menyayangkan juga anggaran begitu besar untuk pengadaan trafo tetapi belum bisa digunakan. "Tadi berdasarkan penjelasan ibu Direktur RSUD dr.TC Hillers Maumere, katanya masih diusulkan ke provinsi melalui PLN Maumere. Akibatnya, banyak fasilitas di dalam rumah sakit tidak bisa digunakan karena belum ada listrik yang memadai meskipun trafo sudah ada," pungkas dia.
Dia juga berharap agar dinas terkait segera memanggil kontraktor untuk memperbaiki item bangunan yang rusak. (GL/OL-10)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
Dalam perjalanan 4 tahun Proyek Adlight, berbagai capaian telah dirasakan dalam membantu industri LED menjadi tuan rumah di negeri sendiri
Pascakeluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi, PT Karya Citra Nusantara (KCN) melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.
Meskipun Perda RDTR tersebut diatur untuk 2015-2035 namun tiap lima tahun sekali bisa dievaluasi. Tergantung kondisi perkembangan wilayah kota tersebut.
Lima orang karyawan proyek mengalami luka-luka terkena reruntuhan kerangka besi.
Pelaksanaan tender cenderung tertutup, menimbulkan praduga adanya kebocoran proyek pembangunan di Kota Depok.
KPK meminta Rommy dapat kooperatif dengan hadir kembali sesuai waktu yang ditentukan dalam surat panggilan. Karena hal ini merupakan kewajiban sebagai warga negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved