Kepala Desa di Kecamatan Prambanan Serahkan Dokumen APBDes

KEPALA desa se-Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengahnmenyerahkan dokumen anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2021 kepada  kepada Bupati Klaten dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kecamatan Prambanan, Rabu (30/12). Penyerahan dokumen APBDes 2021 kepada Bupati Klaten dan Ketua BPD berlangsung di Pendopo Kecamatan Prambanan. Hadir pada acara ini Asisten  I Ronny Roekmito, Kepala Dispermades Jaka Purwanto, dan Plt Kepala Humas Pemkab Klaten Pandu Wirabangsa.

Camat Prambanan Suhardi melaporkan, bahwa sebelum APBDes ditetapkan, masing-masing desa melaksanakan desk dengan didampingi oleh tim desk kecamatan. Dan, APBDes 2021 se-Kecamatan Prambanan ditetapkan serentak pada 28 Desember 2020.

Dalam rincian penjabaran penggunaan APBDes 2021, dituangkan secara jelas  dan didokumentasikan melalui peraturan kepala desa (perkades). Rincian penjabaran penghitungan penggunaan APBDes dapat pun diinput menggunakan aplikasi siskeudes.

"Artinya, peraturan desa tentang APBDes Tahun 2021 se-Kecamatan  Prambanan bisa dibuka oleh siapa saja dengan password tertentu sebagai bahan monitoring dan pembinaan,” kata Camat Prambanan.

Menurut Suhardi, penggunaan sumber dari APBDes, yakni untuk penyelenggaraan pemerintahan desa rata-rata di bawah 25%, pembangunan tingkat desa 15%, pembinaan masyarakat 10%, pemberdayaan desa 30%, dan penanggulangan bencana (penanganan covid-19) 20%.

Pembangunan fisik berkurang karena untuk penanganan covid-19 berupa BLT (bantuan langsung tunai), fasilitasi pencegahan covid-19 (disinfektan, masker, sembako), serta padat karya tunai dan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Bupati Klaten Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada seluruh 16 kepala desa di Kecamatan Prambanan yang tiap tahun lebih awal menyerahkan dokumen APBDes. Ini bisa dijadikan percontohan bagi desa-desa di kecamatan lain.

"Kecamatan Prambanan dapat menyelesaikan dokumen APBDes lebih awal, kenapa kecamatan lain tidak bisa. Tetapi, kalau diniati dengan semangat, kerja keras, serta koordinasi dan komunikasi mustahil kalau hal itu tidak bisa," ujarnya.

Bupati Klaten berpesan agar program kegiatan dan pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan  masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program kegiatan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat

baca juga: Perda Perlindungan Ekosistem Gambut Mendesak

.Menghadapi tantangan yang serba sulit di tengah pandemi covid-19, kepala desa diminta untuk tetap waspada. Terlebih, Klaten masuk zona  merah dengan risiko tinggi sehingga harus dikendalikan. 

"Karena, hukum tertinggi adalah kesehatan dan keselamatan rakyat," ujarnya. (OL-3)