Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Calon Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur 2020, Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin tidak pernah mengumpulkan donasi untuk mendanai perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pasangan Stefanus-Wendelinus, Yafet Rissy saat dihubungi lewat telepon, Selasa (29/12).
"Saya sampaikan bahwa pasangan calon nomor urut dua dokter Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin tidak melakukan pengumpulan dana dalam bentuk apapun dalam rangka proses hukum sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Baca juga : Harimau Liar Kembali Masuk Permukiman Warga di Leuser
Dengan demikian, tambahnya, tidak benar pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan pasangan tersebut mengumpulkan donasi untuk mendanai sengketa pilkada. Sebelumnya, seperti diberitakan Media Indonesia, warga Malaka membuka donasi lewat Kotak Amal Rakyat Malaka untuk mengawal persidangan di MK.
Namun, pengumpulan dana itu bertujuan mendukung KPU dan Bawaslu setempat. "Kami peduli Malaka, kami akan kawal hasil pilkada hingga ke MK. Oleh karena itu, kami adakan kotak amal. Kami berangkat ke Jakarta naik kapal laut atau apa, kami ke Jakarta mendukung KPU dan Panwaslu," ujar Koordinator Pengumpulan Dana, Imanuel Atok, Minggu (27/12). (OL-2)
Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.
Berikut doa-doa mohon pemimpin yang diajarkan Rasulullah SAW dan para ulama.
Yuks pantau jadwal Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Ini Jadwal tahapan pemilu yang dikeluarkan KPU.
Masyarakat Jakarta dapat menjagokan salah satu dari 10 bakal calon gubernur yang telah melalui seleksi ketat PSI.
Berikut doa-doa untuk memperoleh pemimpin yang baik dalam rangka menyambut pemilihan umum.
Sejumlah nama yang sudah masuk bursa calon Wali Kota Bandung ialah Atalia Praratya, M Farhan, Erwin, Siti Muntamah dan Budi Dalton
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved