Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KABUPATEN Klaten, Jawa Tengah, menerima penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan yang diperoleh Klaten, adalah sebagai salah satu Kabupaten Sangat Inovatif.
Penghargaan IGA diterima langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (18/12). "Alhamdulillah di akhir tahun ini, Kabupaten Klaten kembali memperoleh penghargaan skala nasional,'' ujar Sri Mulyani.
Penghargaan IGA merupakan buah dari kerja bersama seluruh perangkat daerah terkait, termasuk dukungan dari masyarakat. ''Maka, penghargaan IGA ini saya persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Klaten,'' imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, penghargaan ini sangat berarti. ''Dengan demikian, kita tak boleh berpuas diri. Ke depan langkah strategis dan inovatif harus terus dilakukan, guna memberikan manfaat luas bagi masyarakat.''
Perlu diketahui, bahwa IGA diinisiasi Kemendagri dan merupakan penilaian atas indeks inovasi daerah. IGA juga sebagai upaya merangsang pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja. (JS/OL-10)
Sekolah yang melaksanakan kegiatan MPLS, salah satunya SMP Negeri II Klaten.
Camat Kalikotes, Kliwon Yoso, usai menyaksikan penimbangan dan pelepasan ikan ke kolam menyampaikan apresiasi dan terima atas penyelenggaraan tradisi memet ikan
Program Sambung Rasa Bupati dan Wakil Bupati Klaten akan dilaksanakan di seluruh 26 kecamatan.
PROGRAM kegiatan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) XXX/2025 di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten, dibuka secara resmi oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (2/7).
BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
PARA pedagang beras di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah, mendesak pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved