Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) tinggal menunggu hasil dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun demikian, dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dapat terlihat pemenang dari 12 kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Sulawesi Selatan.
Tiga partai di Sulsel, NasDem, Golkar, dan Gerindra, mengklaim menang di tujuh daerah, setelah melihat hasil hitung cepat. Meski masih menunggu hasil resmi KPU, ketiganya meyakini hasilnya tidak akan jauh dari hitung cepat yang dilakukan lembaga survei.
Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif mengungkapkan partai besutan Surya Paloh tersebut menang sesuai dengan target. "Alhamdulillah target kita 60 persen, tujuh daerah usungan NasDem menang dari 12 daerah yang pilkada. Terlebih lagi, kami mengusung 10 kader langsung, baik sebagai bupati atau wakil bupati," ungkapnya, Kamis (10/12).
Hanya, lanjut Syahar, ada lima daerah yang mengusung kader NasDem, yaitu Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, dan Bulukumba, yang kalah. "Tapi kami tetap mengapresiasi kinerja semua kader yang tetap semangat dan memberi perlawanan sampai menunggu penetapan KPU," lanjutnya.
Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, juga mengaku pihaknya mampu mencapai target kemenangan 60 persen. "Hingga hari ini kami sudah mencapai target, entah hari ini, karena kan kami lihat dari hitung cepat, bisa saja turun 50 persen. Tapi dibanding pilkada lalu saat pemilihan Gubernur Sulsel kita kalah," akunya via sambungan telepon.
Marzuki juga menyebutkan, partai beringin tersebut kalah di lima kabupaten. Padahal pihaknya mengusung kader bahkan pengurus partai sendiri, yaitu Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, dan Tana Toraja.
"Kami akan melakukan evaluasi sambil menunggu penetapan KPU. Ke depan ada sembilan kabupaten/kota lagi di Sulsel yang ikut Pilkada serentak. Terlebih ini juga kan masih pengurus baru, tapi alhamdulillah, hasilnya tidak mengecewakan, karena kami kerja dari bawah," seru Marzuki.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Andi Irwan Darmawan Aras juga menyebut partainya unggul di tujuh daerah, yaitu Bulukumba, Makassar, Gowa, Luwu Timur, Soppeng, Tana Toraja, dan Kepulauan Selayar. "Ini kami sudah melampaui target, karena hanya menargetkan enam daerah kemenangan, tapi bisa jadi tujuh," sebutnya.
Bapillu DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, mengaku meski hanya menang di enam kabupaten dari 12 daerah yang pilkada, itu sudah sesuai dengan target yang diberikan dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat. "Sekarang proses masih berjalan. Kita tunggu saja hasil akhir dari KPU," tutupnya. (LN)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved