Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) tinggal menunggu hasil dan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun demikian, dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dapat terlihat pemenang dari 12 kabupaten/kota yang menggelar pilkada di Sulawesi Selatan.
Tiga partai di Sulsel, NasDem, Golkar, dan Gerindra, mengklaim menang di tujuh daerah, setelah melihat hasil hitung cepat. Meski masih menunggu hasil resmi KPU, ketiganya meyakini hasilnya tidak akan jauh dari hitung cepat yang dilakukan lembaga survei.
Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif mengungkapkan partai besutan Surya Paloh tersebut menang sesuai dengan target. "Alhamdulillah target kita 60 persen, tujuh daerah usungan NasDem menang dari 12 daerah yang pilkada. Terlebih lagi, kami mengusung 10 kader langsung, baik sebagai bupati atau wakil bupati," ungkapnya, Kamis (10/12).
Hanya, lanjut Syahar, ada lima daerah yang mengusung kader NasDem, yaitu Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, dan Bulukumba, yang kalah. "Tapi kami tetap mengapresiasi kinerja semua kader yang tetap semangat dan memberi perlawanan sampai menunggu penetapan KPU," lanjutnya.
Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng, juga mengaku pihaknya mampu mencapai target kemenangan 60 persen. "Hingga hari ini kami sudah mencapai target, entah hari ini, karena kan kami lihat dari hitung cepat, bisa saja turun 50 persen. Tapi dibanding pilkada lalu saat pemilihan Gubernur Sulsel kita kalah," akunya via sambungan telepon.
Marzuki juga menyebutkan, partai beringin tersebut kalah di lima kabupaten. Padahal pihaknya mengusung kader bahkan pengurus partai sendiri, yaitu Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, dan Tana Toraja.
"Kami akan melakukan evaluasi sambil menunggu penetapan KPU. Ke depan ada sembilan kabupaten/kota lagi di Sulsel yang ikut Pilkada serentak. Terlebih ini juga kan masih pengurus baru, tapi alhamdulillah, hasilnya tidak mengecewakan, karena kami kerja dari bawah," seru Marzuki.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Andi Irwan Darmawan Aras juga menyebut partainya unggul di tujuh daerah, yaitu Bulukumba, Makassar, Gowa, Luwu Timur, Soppeng, Tana Toraja, dan Kepulauan Selayar. "Ini kami sudah melampaui target, karena hanya menargetkan enam daerah kemenangan, tapi bisa jadi tujuh," sebutnya.
Bapillu DPD Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle, mengaku meski hanya menang di enam kabupaten dari 12 daerah yang pilkada, itu sudah sesuai dengan target yang diberikan dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat. "Sekarang proses masih berjalan. Kita tunggu saja hasil akhir dari KPU," tutupnya. (LN)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved