Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENANGKAPAN Asran Siregar, 52, menjadi kado istimewa bagi jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Asran diamankan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Rabu (9/12).
Asisten Intelijen Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo yang memimpin operasi Tabur (Tangkap Buron) menjelaskan Asran merupakan buronan dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
Tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) itu diringkus di Jalan Sei Mencirim, Sunggal Selatan, Deli Serdang, Sumut, sekitar pukul 13.30 WIB. "Kami berhasil menangkap DPO Asran, karyawan PDAM Tirtanadi Medan," ujar Dwi.
Menurutnya, Asran diburu lantaran terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana kerja dan pemegang kas sejak 2015-2018 di PDAM Tirtanadi Kantor Cabang Deli Serdang.
Kasus itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp10,2 miliar. Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Program Tabur 32.1 Korps Adhyaksa bertujuan memburu pelaku kejahatan berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana dari berbagai wilayah di Indonesia. Program ini sekaligus menyampaikan pesan tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan. (J-2)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved