Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Muhammad Soleh menyatakan, penghasilan guru honorer untuk jenjang SMA/SMK/MA di Babel mencapai Rp2,9 juta perbulan.
"Gaji guru kita dari APBD provinsi sebesar Rp2,9 juta perbulan. Nilai itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan guru honorer provinsi lain,"kata Soleh usai menghadiri upacara hari Guru di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Babel.
Rabu (25/11).
Kendati gaji Guru honorer ini sudah terbilang cukup tinggi, menurut Soleh, dibandingkan dengan pengabdian para guru honorer masih belum maksimal untuk mensejahterakan mereka.
Kondisi sekarang ini perlu ditingkatkan (penghasilan guru honorer-red), tapi sesuai dengan kemampuan daerah sendiri. Pihaknya, jelas Soleh, berharap para guru honorer tetap bersyukur dengan penghasilan Rp2,9 juta. Jumlah itu cukup tinggi, di tempat lain tidak setinggi Babel. Sebab sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk itu, dirinya berharap program pengangkatan satu juta guru honorer menjadi P3K dapat segera terealisasi agar para guer honorer ini lebih sejahtera.
"Program pemerintah dengan mengangkat 1 juta guru menjadi P3K ini kita sambut baik, dengan diangkap menjadi P3K saya yakin, guru-guru honorer ini akan lebih sejahtera lagi dari saat ini,"imbuh dia. (OL-13)
Baca Juga: Karhutla: PK Ditolak, PT NSP Bayar Pemulihan Lingkungan Rp1,072 T
Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Jika dana hibah dinaikkan 10%, maka tenaga pengajar akan mendapat kenaikan Rp50 ribu atau sebesar Rp550 ribu setiap bulan.
"Tahun ini, DKI Jakarta menaikkan dana hibah sebesar (10%) dari Rp489,9 miliar menjadi Rp538,9 miliar yang diperuntukkan bagi 81 ribu guru honorer sekolah swasta dan PAUD,"
FORUM Guru Honorer Madrasah (FGHM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungan kepada Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024.
RATUSAN orang guru honorer berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK di Kota Depok, Jawa Barat sejak Januari 2023 belum digaji.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera membayar upah bagi guru agama honorer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved