Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENJELANG Pilkada Serentak 2020 yang tinggal menunggu hitungan hari, Koordinator Wilayah Sumatera Utara-NAD Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Gito M Pardede menyuarakan kepada semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait untuk saling menjaga kondusifitas, dan mendukung penyelenggaraan Pilkada di tiap daerah di Sumatra Utara
Menurutnya intensitas menjelang Pilkada memang cukup tinggi dan perlu dijaga agar tidak merusak proses demokrasi.
"Di Sumut ada 23 kabupaten/kota bakal ikut pilkada serentak. Ada pula dinamika kotak kosong, calon independen, hingga politisasi oknum pemerintah. Ini kan menghitung hari pelaksanaan pemilu dan masih ada proses masa tenang hingga hari pemilihan 9 Desember. Di sini saya mengajak bersama-sama untuk menjaga kondusifitas wilayah yang ada di Sumatra Utara yang selama ini sudah bagus," kata Gito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11).
Gito juga mengajak semua elemen masyarakat harus bisa menjaga kondusifitas di Sumut, jangan sampai terpancing dengan upaya provokasi sehingga melakukan perbuatan. Termasukhal-hal yang tidak diinginkan semua pihak.
"Semua harus berpartisipasi, saya juga menginginkan jangan hanya ribut karena beda pilihan. Tapi jumlah presentase pemilih kita terus di bawah, dan juga terkait tahapan kampanye. Jangan ada pengumpulan massa yang melanggar aturan", ajaknya.
baca juga: Pengamat: Debat Kedua, Paslon BHS-Taufiq Dinilai Unggul
Dalam pelaksanaan pilkada serentak ditengah pandemi, Gito meminta semua pihak termasuk pihak penyelenggara dan pengawasan Pemilu dapat bekerja dengan baik sesuai rel nya.
"Saya sangat mendukung KPU, Bawaslu, Kepolisian Sumatra Utara dan TNI untuk tetap bekerja keras dan menjalin sinergitas. Tahun kemarin Pilpres kita kondusif di tahun ini kita ingin proses demokrasi kita lebih baik. Ini tentunya merekatkan persatuan bagaimanapun juga kita harus terus memupuk sinergitas," ujar Gito. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved