Asosiasi Bupati di Papua Pertanyakan Sekda Pilihan Presiden

ASOSIASI Bupati se Wilayah Pegunungan Tengah Papua menyayangkan dan mempertanyakan dasar pengambilan keputusan penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) defenitif Provinsi Papua, yang telah diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Ketua Asosiasi Bupati se Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak kepada wartawan, Selasa (3/11) malam mengatakan bahwa asosiasi berharap Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bisa memberikan pelajaran yang baik dalam birokrasi maupun politik kepada masyarakat Papua dari proses seleksi dan penetapan Sekda Papua terpilih.

Perihal penetapan Dance Yulian Flassi sebagai Sekda Papua oleh Presiden Joko Widodo adalah hak presidden. Namun menurut Ricky hal itu menjadi kurang elok karena sejak awal proses seleksi calon Sekda papua dilakukan oleh panitia seleksi. Dan diikuti oleh sejumlah calon hingga mengerucut menjadi tiga calon ditetapkan.

"Nah hasilnya kita tahu bersama bahwa tiga nama yang masuk tiga besar dengan nilai tertinggi adalah Doren Wakerkwa, nomor dua Demianus Wasuok Siep dan ketiga terakhir adalah Dance Yulian Flassi. Lalu tiba-tiba yang ditetapkan menjadi Sekda oleh Presiden adalah yang nilainya berada di nomor tiga menjadi Sekda. Tentu secara hirarki dan norma sangat tidak sesuai. Ini tiga orang dengan standar nilai tertinggi. Lalu yang nilainya terendah justru yang ditunjuk jadi Sekda. Ini pembelajaran yang tidak bagus untuk masyarakat di Papua," tegasnya.

Ricky Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah menambahkan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang beranggotakan sembilan kabupaten meminta dengan tegas kepada Presiden Jokowi melalui Mendagri untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan syarat pengangkatan Sekda Provinsi Papua.

"Saat ini yang menjadi pertanyaan para bupati dan juga masyarakat di wilayah Lapago Pegunungan Tengah mengapa dari urutan ketiga dengan nilai sekitar 72 bisa diangkat. Sedangkan Doren Wakerkwa sebagai salah satu putra terbaik Papua yang saat ini menjadi Pelaksana tugas Sekda dengan nilai 80 justru tidak ditetapkan sebagai sekda dalam keputusan Presiden.

"Jadi sekali lagi kami meminta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera menyampaikan alasan. Karena masyarakat di Papua sudah mengetahui bahwa yang akan dilantik adalah Doren Wakerkwa sebagai Sekda defenitif," tuturnya.

Ia juga meminta agar Presiden dan Mendagri bisa memberikan pendidikan politik  yang baik kepada birokrasi dan aparatur kepada orang Papua.

"Kami ini mau belajar. Kalau kami diajarkan dengan cara dan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, bagaimana orang Papua akan maju. Bagaimana orang Papua ini bisa merasa bahwa kami ini orang Indonesia kalau cara penilaian seperti ini," ujarnya. 

Bila caranya seperti dilakukan oleh pusat, nenurut Ricky tidak perlu ada seleksi.

"Silahkan tunjuk kalau mau tunjuk silahkan ditunjuk saja oleh Negara. Atau mungkin Negara menilai Doren Wakerkwa dalam tanda kutip mungkin OPM atau siapa. Kalau itu yang terjadi jangan mengadu domba antar orang Papua," tegasnya.

baca juga: Pemprov Papua Barat Daftarkan 13 Kekayaan Intelektual Komunal

Diakuinya Dance Yulian Flassy adalah orang asli Papua juga. Namun Asosiasi tidak mempersoalkan masalah orang asli Papua atau Papua Barat. Asosiasi hanya mempersoalkan mengapa nilai terendah bisa menjadi sekda. Sebelumnya Tim Seleksi Pemilihan Sekda Papua menyebutkan bahwa pemilihan Sekda tidak berdasarkan nilai tertinggi. Namun tiga nama tersebut dikirim ke Presiden, dan Presiden yang menentukan.

"Tidak bisa mencari alasan. Kita juga mau belajar bahwa kita juga sudah memenuhi syarat. Sehingga menghargai apa yang sudah tim seleksi lakukan dan sampai tahap akhir harapan seluruh masyarakat Papua bahwa Doren Wakerkwa sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Papua," tukasnya.

Ricky mengingatkan apabila nantinya Doren tetap dilantik menjadi Sekda akan menimbulkan masalah. (OL-3)