Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KERESAHAN petani kabupaten Sragen terkait penggunaan kartu tani untuk mengambil pupuk subsidi di pengecer kini teratasi, seiring adanya pemberitahuan dari PT Pupuk Indonesia yang membolehkan petani menebus ke pengecer melalui cara manual. Dengan membawa bukti data bahwa namanya masuk dalam sistem RDKK ( rencana difinitif kebutuhan kelompok). Pengambilan pupuk dengan kartu tani berlaku tahun depan.
Hal tersebut terungkap ketika Sekda Sragen Tatag Prabawanto memberikan penjelasan terkait pendistribusian pupuk subsidi, didampingi Kepala Dinas Pertanian Sragen,Ekarini Mumpuni Titi Lestari dan perwakilan Pupuk Indonesia di kantor Pemkab Sragen, Selasa (3/11) .
Penjelasan itu diharapkan bisa menghilangkan kegelisahan petani,pada masa pengelolaan tanaman padi MT I yang dimulai sejak Oktober lalu yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, karena tidak kunjung didrop oleh pihak produsen dan juga distributor. Padahal sebagaimana penjelasan Kadinas Pertanian Sragen, Ekarini, bahwa keberadaan pupuk subsidi tidak mengalami kelangkaan, karena sisa penggunaan pupuk sampai pemakaian September lalu masih banyak. Untuk urea saja 13.597 ton.
Begitu halnya untuk pupuk subsidi ponska juga masih tersisa 11.223 ton, organik 6120 ton, ZA 6782 ton dan SP36 masih menyisakan 1631 ton.
"Dan saat ini kita masih terus mengevaluasi. Apabila ada kekurangan di suatu daerah dan ada daerah lain berlebih, tinggal direalokasi atau dipindahkan,disesuaikan dengan kebutuhan lapangan," katanya.
Dinas Pertanian Sragen, lanjut dia, terus melakukan pengawalan dan selalu koordinasi dengan bupati dan juga Sekda, agar pupuk subsidi jangan menjadi kendala petani dalam mengelola budidaya tanaman pangan.
"Sejauh ini tidak ada kelangkaan pupuk subsidi karena situasi barang sesuai yang diberikan pemerintah. Jadi bukan langka. Barang belum didrop sampai kios pupuk lengkap (KPL) karena ketika dicek masih dalam pembenihan dan belum membutuhkan pemupukan. Pasti didrop dua minggu sebelum waktunya pemupukan tanaman,bukan saat penyemaian," imbuh dia.
Pada bagian lain, pihak PT Pupuk Indonesia mengatakan, pihaknya mendapatkan yugas dari Kementan untuk mencukupi kebutuhan petani dalam mengelola musim tanam (MT) tanaman pangan. Pihaknya sudah mendapatkan ketegasan, bahwa penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani baru wajib digunakan mulai tahun depan. Sugiyanto, staf perwakilan daerah penjualan dari Pupuk Indonesia mengatakan, untuk saat ini petani Sragen masih bisa menebus pupuk subsidi dengan cara manual tanpa harus menggunakan kartu tani.
"Namun saat mengambil harus bisa menunjukkan data bahwa namanya ada di RDKK," katanya.
Karena itu, petani tidak perlu gelisah mengambil pupuk atau merasa dipersulit atau seolah pupuk subsidi langka. Sebab yang terjadi memang bukan meruoakan kelangkaan, tapi masalah teknis, yakni petani belum familiar dengan sistem digital dan EDC dari bank yang ditunjuk tidak berjalan baik karena sinyal internet tidak bagus.
baca juga: Pengunjung Meningkat di Objek Wisata Kebun Stroberi Solok
"Tapi mulai tahun depan, pemerintah sudah menegaskan bahwa pengambilan pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani," imbuh Sugiyanto.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga sudah berkirim surat kepada Menteri Pertania, agar penggunaan kartu tani di Sragen sebaiknya ditunda tahun depan, karena petani belum familiar dan menganggap ribet penebusan pupuk subsidi dengan kartu yang diterbitkan BRI tersebut. (OL-3)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
PROGRAM Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) diharapkan dapat disinergikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Pelatihan pertanian organik yang diselenggarakan pada tanggal 5 dan 7 Agustus 2025 ini diikuti oleh 12 kelompok tani.
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved