Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SELAMA empat tahun terakhir pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalteng dan kabupaten telah membangun 392 rumah untuk masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di beberapa kabupaten.
Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (plt) Kadis Sosial Provinsi Kalteng Rian Tangkudung, Selasa (3/11).
Dijelaskan Rian, untuk tahun 2016 ada 112 Kepala Keluarga (KK) KAT yang dibuatkan rumah, yakni di wilayah Kabupaten Kapuas dan Murung Raya. Tahun 2017 di wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Katingan sebanyak 77 KK. Di Tahun 2018 ada 95 rumah di laksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan tahun 2019 ada di wilayah Tumbang Kaburai, Kecamatan Bukit Raya, Katingan serta dekat perbatasan Kalbar sebanyak 108 rumah.
"Itu semua hasil koordinasi Pemprov Kalteng melalui Dinas Sosial ke Kementrian Sosial sehingga tersalurkan bantuan pembuatan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil. Ratusan rumah yang sudah dibangun dilengkapi air bersih dan sanitasi. Dana APBN dan ada juga APBD Provinsi, jadi saling bersinergi dan kolaborasi untuk membantu masyarakat terpencil,"kata Rian Tangkudung.
Disebutkan Rian bahwa program bantuan untuk keluarga harapan, dimana tahun 2016 sebanyak 13 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahun 2017 sebanyak 30 ribu lebih, tahun 2018 sebanyak 45 ribu lebih dan tahun 2019 sebanyak 44 ribu lebih, dengan total anggaran ratusan juta rupiah.
"Berbagai kegiatan atau program bantuan sosial di tahun 2020, karena pandemi covid-19, dialihkan bantuan sosial pangan dan tunai untuk warga terdampak di seluruh wilayah Kalteng," jelasnya. (OL-13)
Baca Juga: Tarif Tol JORR I Resmi Naik Jadi Rp16 Ribu
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
SAWIT Watch meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani dan pekebun kecil serta masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan hutan.
KOALISI masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Program MMSGI dinilai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat adat Dayak Kenyah, di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
PSBI juga mendorong pentingnya pembangunan manusia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved