Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Forum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Lampung Ketut Partayasa mengatakan bahwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan termasuk rentan dalam hal kelengkapan administrasi kependudukan.
"Selain warga yang tinggal di daerah bencana alam, di hutan atau pulau dan orang telantar di Dinas Sosial, warga binaan termasuk ke dalam rentan administrasi kependudukannya," kata Ketut Partayasa di Bandarlampung, Kamis (29/10).
Ia mengatakan bahwa pihaknya punya strategi jemput bola dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembuatan KTP elektronik bagi warga yang rentan kelengkapan administrasi, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Rajabasa. Dalam menjalankan strategi jemput bola, pihaknya telah meminta jajaran disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa setempat agar warga rentan mudah mendapatkan KTP-el.
"Insyaallah, dengan kebersamaan, semua dapat selesai dan bisa diatasi dengan baik," lanjutnya.
baca juga: Tiga Kecamatan Kena Dampak Debu Vulkanik Gunung Sinabung
Selama pandemi covid-19 melanda negeri ini, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh disdukcapil agar layanan pembuatan dokumen kependudukan berorientasi pada sistem daring. Menurut dia, dengan menggunakan sistem daring, pelayanan di disdukcapil akan sedikit sekali mengalami hambatan, bahkan dengan adanya pandemi covid-19 masyarakat tambah melek teknologi.
"Kita bisa ambil hikmahnya dari covid-19 masyarakat melek teknologi. Namun, prinsipnya disdukcapil di Indonesia semuanya memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan," terang Ketut. (Ant/OL-3)
WAKIL Gubernur Jakarta Rano Karno mengomentari data Disdukcapil terkait perkiraan jumlah pendatang baru di Ibu Kota setelah periode libur Lebaran 2025.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan akta kelahiran
Menurut Dewa Juli, metode jemput bola yang diterapkan ini diakui sangat efektif, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen administrasi kependudukan (Adminduk).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati.
Kemendagri mengingatkan dinas dukcapil agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan NIK baru untuk penduduk dewasa.
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Pemerintah Kota Batam melalui Disdukcapil terus berupaya meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT) saat ini ditahan di Changi Prison.
Buron kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, telah berhasil ditangkap di Bandara Internasional Changi, Singapura.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Target capaian kinerja penyelesaian perekaman dan pencetakan e-KTP belum secara jelas membedakan antara capaian pencetakan e-KTP pertama kali dengan pencetakan e-KTP.
TIM Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), menyoroti rendahnya partisipasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Hal itu dikaitkan dengan kegagalan KPU Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved