Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEJAKSAAN Negeri Tulungagung, Jawa Timur melimpahkan berkas perkara tersangka DH, mantan pejabat Pemkab Tulungagung ke pengadilan yang terjerat dugaan korupsi PDAM Tirta Cahya Agung tahun anggaran 2016-2020 dengan nilai kerugian Rp1,359 miliar.
"Ini merupakan pelimpahan kedua ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Pelimpahan pertama sudah dilakukan pada 21 September. Selanjutnya dilakukan pelacakan terhadap aset tersangka," kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung Agung Tri Radityo di Tulungagung, Senin (26/10).
Ada sejumlah aset DH yang berhasil dilacak dan dilakukan tindakan penyitaan oleh kejaksaan, di antaranya berupa kendaraan bermotor dan beberapa bidang tanah.
"Pada 24 Oktober ternyata sudah P21 (lengkap). Jadi hari ini (26/10) dilakukan penyerahan tersangka," ujar Agung.
Atas petunjuk dari jaksa penuntut umum, katanya, tersangka yang awalnya menjadi tahanan kota, kini ditahan di Tahanan Kelas 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Penahanan tersangka di Surabaya didasarkan beberapa pertimbangan, seperti lokasi sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.
Sebelum diberangkatkan ke Surabaya, DH sebelumnya telah menjalaniipemeriksaan kesehatan dan rapid test dengan hasil nonreaktif di puskesmas setempat.
"Yang bersangkutan dalam kondisi sehat," katanya.
DH sendiri terjerat kasus korupsi anggaran perawatan. Modus DH dalam kasus PDAM adalah anggaran dan kegiatan fiktif. Untuk perawatan mobil, DH melakukan mark up biaya perawatan mobil. Bahkan tersangka juga memalsukan nota/kuitansi biaya perawatan mobil. Dari praktik perawatan mobil itu, ditemukan selisih lebih sekitar Rp300 juta.
baca juga: Karawang Berdayakan Satgas di Lingkungan Industri
Modus serupa juga untuk kegiatan perawatan pipa. Dia melakukan mark up terhadap kegiatan dan pembiayaan tukang. Bahkan selisih anggaran mencapai Rp900 juta selama empat tahun lebih dua bulan terakhir. (Ant/OL-3)
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Abdul Mu’ti juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum semua dugaan tersebut telah terbukti.
Mantan pejabat pengadaan barang atau jasa pengiriman dan penggandaan pada Setjen MPR Cucu Riwayati dan eks kelompok kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR Fahmi Idris.
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi berbagai tuduhan korupsi di pengadilan Israel, menjadi saksi pada Selasa (10/12) untuk pertama kali dalam persidangannya.
Selain pembangunan pipa jaringan distribusi utama, sambung Olik, manajemen PDAM Tirta Asasta juga memastikan menjelang Lebaran stok air bersih bagi pelanggannya terjaga.
Upaya mewujudkan target pemenuhan layanan air bersih perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan dan investasi yang tidak murah.
Butuh komitmen kuat dari pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat pada air layak pakai dan air layak minum
Prioritas penyambungan pipa air bersih ini ditujukan pada daerah krisis air bersih atau pada wilayah yang tak dimungkinkan lagi untuk penggunaan air tanah.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat penyediaan air bersih dan air minum perpipaan 100% pada 2030.
PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki piutang terhadap pelanggannya mencapai Rp2,66 miliar per juni 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved