APLIKKASI Sistem Analisa Pengendalian Karhutla Digital (Asap Digital), bisa menjadi solusi permanen untuk pencegahan dan penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saban tahun mengancam Jambi dan sekitarnya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Edy Faryadi menawarkan hal itu dalam presentasinya pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Mencari Solusi Permanen Penanganan Karhutla yang dibuka Pjs Gubernur Jambi Restuary Daud, di Gedung Balai Prajurit di lingkungan Korem 042 Garuda Putih,
Telanaipura, Kota Jambi, Selasa (20/10).
Didukung peralatan canggih yang terkoneksi dengan sistem jaringan yang dibackup PT Telkom, Asap Digital mampu melakukan pemantauan kondisi terkini di sejumlah kawasan rawan terbakar selama 24 jam.
Dijelaskannya, Asap Digital memuat berbagai macam informasi terkini (realtime), seperti data visual (CCTV), kondisi udara, hotspot serta data prakiraan cuaca yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla.
Keunggulan dari aplikasi Asap Digital antara lain, bisa memantau adanya asap yang bersumber dari api. Berkat kecepatan informasi yang diterima petugas di Command Center, tim satgas karhutla bisa secara dini dikerahkan ke lokasi melakukan pengendalian dan pemadaman.
"Dengan asap digital ini saya percaya bisa memantau penyebab kebakaran dan langsung bisa mendeteksi dini pencegahan kebakaran, ini bisa kita gunakan secara permanen," papar Edy Faryadi.
Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI M Zulkifli menegaskan, untuk membebaskan Jambi dari ancaman karhutla di masa mendatang, sangat menbutuhkan langkah terobosan yang efektif, terarah dan tepat sasaran.
Untuk membuat terobosan dimaksud, sebut Danrem, perlu dibentuk tim kecil penanganan karhutla yang nantinya akan intens berkomuniksi dengan pemangku kemeneterian terkait.
"Kita perlu terobosan baru. Kalau kita berfikir datar saja, tiga atau empat tahun kedepan Jambi akan diselimuti asap lagi," tegasnya.
Dia menambahkan, terhadap korporasi yang tidak mampu menjaga area konsesinya dari kebakaran, sebaiknya izinnya dicabut saja.
Sementara Pjs Gubernur Jamb Restuardy Daud, meminta ke depan pengawasan terhadap kawasan gambut yang terhampar seluas 617.562 hektare di Provinsi Jambi (4,9 persen luasan gambut di tanah air), menjadi perhatian utama dan dicarikan upaya pencegahan dan penanganan yang efektif dan konprehennsif. (OL-13)
