Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAHAN Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan oleh para pengembang terus bertambah setelah masalah penertiban aset negara di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Pemerintah Kota Medan mencatat, sebelum 2020 baru empat PSU Perumahan yang diserahkan pengembang kepada pemkot. "Tahun ini 2020 ini ada dua lagi yang diserahkan, yakni PSU Perumahan Bumi Seroja Permai I dan PSU Griya Martubung II," ungkap Penjabat Sementara Wali Kota Medan Arief Sudarto, Jumat (16/10).
Bahkan dalam satu hingga dua bulan ini Pemkot Medan akan menerima tiga PSU lagi dari pengembang perumahan.
Semakin banyaknya penyerahan PSU ini menurutnya tidak lepas dari keterlibatan KPK yang telah mendorong percepatan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemkot Medan sehingga kemudian dapat didata dan menjadi aset daerah.
Dia berharap para pengembang lain juga melakukan penyerahan ini karena bila tidak, dan terjadi pengalihan fungsi, maka akan merugikan warga yang berada di perumahan tersebut. Bila sudah diserahkan, maka pemkot lah yang akan bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaikinya jika terjadi kerusakan, karena sudah menjadi aset daerah.
Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I dalam beberapa waktu terakhir gencar menekankan kepada berbagai pihak terkait tentang adanya sanksi jika penyerahan PSU tidak dijalankan. Mulai dari denda sampai kurungan badan.
"PSU perumahan merupakan aset negara yang harus diselamatkan agar tidak terjadi kerugian negara," tegas Maruli Tua, Kasatgas Korsupgah Korupsi KPK Wilayah I.
Maruli mengingatkan pemerintah daerah dan pengembang menjalankan ketentuan ini dengan serius, transparan dan penuh rasa tanggung jawab.
Selain itu, dia juga mendorong masyarakat agar berani bersuara jika terjadi alih fungsi terhadap PSU perumahan. Dia memastikan KPK akan mengawasi untuk memastikan penyerahan PSU berjalan dengan lancar. (R-1)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Cek jadwal Imsakiyah dan waktu buka puasa 1 Ramadan 2026 (19 Februari) resmi dari Bimas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Waspada! Harga daging ayam di Medan diprediksi tembus Rp50.000/kg jelang Ramadan 2026 akibat lonjakan permintaan dan program MBG. Cek update harga pangan terbaru.
RS di Indonesia kini mulai mengaplikasikan green hospital, konsep rumah sakit ramah lingkungan yang mengedepankan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan kenyamanan pasien.
KEPULAN asap pekat masih membubung dari area pabrik sandal Swallow PT Garuda Mas Perkasa hingga Kamis (29/1) sore.
KOMISI I DPRD Kota Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengusut dugaan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah oleh oknum Camat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved