Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KAPOLDA Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Lotharia Latif bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan pemuda sepakat menjaga kerukunan dan kedamaian. Khususnya selama unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (15/10).
Kesepakatan itu ditempuh dalam pertemuan di bersama ormas dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Keluarga Besar Purnawirawan Polri (KB Polri), dan Sentral Komunikasi Mitra Polri.
"Melihat perkembangan saat ini, silahkan berunjuk rasa tetapi menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturan, tidak anarkis dan merugikan kepentingan publik," kata Irjen Lotharia Latif kepada wartawan seusai pertemuan tersebut.
Dengan mematuhi aturan, menurut Kapolda, aspirasi yang disampaikan demonstran dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus menghindari bentrokan fisik dengan aparat keamanan karena berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan korban.
"Saya juga berterima kasih kepada wartawan yang obyektif memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga aspirasi mereka disampaikan tetapi tetap menjaga keamanan," ujarnya.
Dia menyebutkan selama ini sudah terjadi unjuk rasa di sejumlah kabupaten yakni Ende, Alor, Manggarai Barat dan Kota Kupang, namun berjalan dengan tertib dan damai. Kendati begitu, demonstran diingatkan mengantisipasi penyusup yang justru membuat aspirasi yang disampaikan tidak sesuai lagi dengan pokok persoalan.
Ketua SPSI NTT Stanis Tefa menyebutkan pihaknya tidak membolehkan buruh menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Karya. Bahkan, minta polisi menangkap buruh yang melakukan unjuk rasa.
Menurutnya jika terjadi perselisihan terkait upah buruh, pemerintah sudah menyediakan saluran antara lain melalui jalur mediasi dan pengadilan hubungan industrial. "Menyelesaikan perselisihan buruh, bukan di jalan raya tetapi sudah ada jalurnya," kata Stanis Tefa.
Menurutnya, saat pembahasan UU Cipta Kerja, DPP SPSI juga sudah memberikan masukan antara lain perusahaan wajib memberikan gaji 25 bulan dalam setahun. "19 bulan gaji ditanggung oleh pemberi kerja dan enam bulan gaji dibayar oleh pemerintah," katanya.
Karena ada aturan menyelesaikan persoalan buruh lewat jalur yang sudah disediakan, tambah Stanis selama pandemi covid-19 tidak ada buruh yang unjuk rasa kendati diberhentikan. Selama pandemi korona, jumlah pekerja yang dirumahkan dan diberhentikan di NTT sebanyak 8.000 orang dengan jumlah terbanyak di Manggarai Barat dan Kota Kupang.
"Kalau ada serikat pekerja yang turun demo, tangkap karena sudah ada forum mediasi," ujarnya. (OL-13)
Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan di wilayah menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah
KAPOLDA Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dikabarkan bakal maju di Pilgub Jateng 2024. Luthfi masih terganjal aturan lantaran masih jadi polisi aktif. Partai Golkar belum mengusung Luthfi
Gatot meminta masyarakat menghargai masyarakat lain yang ingin melaksanakan ibadah Natal.
Gatot juga meminta pihaknya siap siaga menolong masyarakat jika banjir terjadi.
Adies menilai Nana memiliki kapasitas dan rekam jejak guna mengatasi segala problematika di ibu kota negara.
Sejak 2010, Subdit Siber Polda Metro Jaya telah mewakili Polri sebagai anggota tetap Satuan Tugas kejahatan online terhadap anak yang diorganisir oleh FBI.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved