Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PEMERINTAH Kota Padang akan menerapkan sistem kerja ganjil-genap terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Wacana tersebut diambil seiring dengan meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.
"Kebijakan ini kita ambil guna mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemko Padang," ujar Plt Wali Kota Padang Hendri Septa, Rabu (14/10).
Dengan sistem ini menurut Hendri, ASN akan dibagi dua, pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa, sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.
Baca juga : Perpustakaan Lembata jadi Destinasi Wisata Edukasi
Bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.
Sementara untuk instansi/OPD yang personilnya sedikit kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat.
"Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa," pungkasnya.
Hingga kemarin, jumlah kasus covid-19 di Sumatra Barat mencapai 4.680. Dari jumlah itu, sembuh 2817 orang, dan meninggal 91 orang. (OL-2)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved