Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK 19 peserta aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Maluku Utara ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara. Mereka terdiri dari dua pelajar, empat orang warga dan 13 mahasiswa.
Penangkapan tersebut diduga lantaran mereka melempari aparat kepolisian saat terjadi bentrokan di depan kantor Wali Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa (13/10) sore.
Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Adip Rojikan mengatakan bentrokan mahasiswa dan aparat kepolisian di depan kantor Wali Kota disebabkan oleh proses peyampaian pendapat yang tidak direspon.
"Bentrokan terjadi diakibatkan proses peyampaian pendapat oleh mahasiswa yang tidak direspon, hingga terjadi bentrok," kata Adip Rojikan.
Untuk sementara, 19 pendemo ini dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada proses penangguhan penahanan untuk mereka.
Baca juga: Bangun Argumen Gugat RUU Ciptaker
Adip mengimbau kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan buruh yang melaksanakan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum agar tetap tertib.
"Lakukan unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum dengan tertib, jangan menyebabkan kericuhan yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum sehingga menimbulkan kerugian jiwa maupun materi," tuturnya.
Kesembilan belas orang yang ditangkap masing-masing berinisial FU (19) Mahasiswa, JIA (24) Pedagang Kopi, MRA (19) Mahasiswa, MRG (23) Mahasiswa, IM (24) Mahasiswa, RMH (24) Penganguran, HBH (20) Mahasiswa, RB (17) Pelajar, LW (24) Mahasiswa, AR (20) tidak bekerja.
UA (25) Mahasiswa, AFY (21) Penganguran, GA (21) Mahasiswa, MH (19) Mahasiswa, MI (18) Mahasiswa, GW (19) Mahasiswa, MA (19) Mahasiswa, AS (19) Mahasiswa, dan FB (18) Pelajar.(OL-5)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
SEJUMLAH anak berbakat dari Pulau Morotai, Maluku Utara, tiba di Kampus UI Depok. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Ekspedisi Patriot UI di Morotai.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, menandai lembar baru dalam sejarah politik di Maluku Utara
GUBERNUR Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menekankan pentingnya peningkatan kualitas mutu pendidikan di wilayahnya.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menghadirkan layanan internet berbasis satelit di Puskesmas Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Maluku Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved