Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 19 peserta aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Maluku Utara ditangkap oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara. Mereka terdiri dari dua pelajar, empat orang warga dan 13 mahasiswa.
Penangkapan tersebut diduga lantaran mereka melempari aparat kepolisian saat terjadi bentrokan di depan kantor Wali Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selasa (13/10) sore.
Kabid Humas Polda Maluku Utara AKBP Adip Rojikan mengatakan bentrokan mahasiswa dan aparat kepolisian di depan kantor Wali Kota disebabkan oleh proses peyampaian pendapat yang tidak direspon.
"Bentrokan terjadi diakibatkan proses peyampaian pendapat oleh mahasiswa yang tidak direspon, hingga terjadi bentrok," kata Adip Rojikan.
Untuk sementara, 19 pendemo ini dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada proses penangguhan penahanan untuk mereka.
Baca juga: Bangun Argumen Gugat RUU Ciptaker
Adip mengimbau kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan buruh yang melaksanakan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum agar tetap tertib.
"Lakukan unjuk rasa penyampaian pendapat di muka umum dengan tertib, jangan menyebabkan kericuhan yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum sehingga menimbulkan kerugian jiwa maupun materi," tuturnya.
Kesembilan belas orang yang ditangkap masing-masing berinisial FU (19) Mahasiswa, JIA (24) Pedagang Kopi, MRA (19) Mahasiswa, MRG (23) Mahasiswa, IM (24) Mahasiswa, RMH (24) Penganguran, HBH (20) Mahasiswa, RB (17) Pelajar, LW (24) Mahasiswa, AR (20) tidak bekerja.
UA (25) Mahasiswa, AFY (21) Penganguran, GA (21) Mahasiswa, MH (19) Mahasiswa, MI (18) Mahasiswa, GW (19) Mahasiswa, MA (19) Mahasiswa, AS (19) Mahasiswa, dan FB (18) Pelajar.(OL-5)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel milik pengusaha David Glen Oei.
Budaya K3 tidak dapat dibangun secara instan, melainkan memerlukan konsistensi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.
Meski dijual dengan harga Rp25 ribu per mangkuk, permintaan gohu ikan di bulan Ramadan selalu tinggi hingga stok yang tersedia habis terjual.
Bagi masyarakat Maluku Utara, Lalampa bukan sekadar makanan, melainkan tradisi yang tak terpisahkan dari momen kebersamaan.
Waspada terhadap peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bersifat fluktuatif, yang dapat terjadi pada pagi, siang atau sore, malam, hingga dini hari.
Program penghijauan skala besar ini dinyatakan berhasil oleh Kementerian Kehutanan setelah memenuhi indikator ketat, termasuk persentase tumbuh tanaman yang mencapai 95,16%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved