Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi di Kantor DPRD setempat. Mereka menggelar aksi tersebut dipicu kekecewaan para ASN karena anggaran tunjangan tambahan penghasilan atau TTP pegawai dipangkas dalam APBD 2021.
TTP yang semula dianggarkan Rp75 miliar dipotong dalam setahun dipotong hingga Rp26 miliar. Sehingga ASN menilai, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada besaran TTP yang mereka terima setiap bulan.
Dalam aksinya, ASN sempat berdialog dengan badan anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan. Namun Badan Anggaran menegaskan tak bisa mengakomodir keinginan ASN agar anggaran TTP kembali dinaikkan menjadi Rp75 miliar. Alasannya kondisi keuangan daerah tak memungkinkan setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas.
Mendengar penjelasan badan anggaran DPRD, ribuan ASN langsung naik pitam dan berusaha menyerang anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Snggaran, beruntung para Anggota DPRD segera dievakuasi petugas keamanan dengan pengawalan ketat.
baca juga: Diknasbud Pontianak Minta Pelajar tak Ikut-ikutan Demo
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Muhammad Miftah Baay menyatakan, dengan pemangkasan TTP dari Rp75 miliar menjadi Rp26 miliar adalah salah satu pelecehan DPRD kepada ASN.
"Pemangkasan TTP oleh Bandan Anggran DPRD Kota Tidore Kepulauan ini adalah bentuk pelecehan DPRD kepada ribuan ASN Kota Tidore Kepulauan," kata Muhammad Miftah Baay.
Hafit Ismail, salah satu ASN Pemkot Tidore Kepulauan mengatakan adanya pemangkasan itu maka ASN hanya akan menerima TTP sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
"Pemangkasan ini tidak sebanding dengan kerja ASN sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat," ujarnya. (OL-3)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved