Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi di Kantor DPRD setempat. Mereka menggelar aksi tersebut dipicu kekecewaan para ASN karena anggaran tunjangan tambahan penghasilan atau TTP pegawai dipangkas dalam APBD 2021.
TTP yang semula dianggarkan Rp75 miliar dipotong dalam setahun dipotong hingga Rp26 miliar. Sehingga ASN menilai, pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada besaran TTP yang mereka terima setiap bulan.
Dalam aksinya, ASN sempat berdialog dengan badan anggaran DPRD Kota Tidore Kepulauan. Namun Badan Anggaran menegaskan tak bisa mengakomodir keinginan ASN agar anggaran TTP kembali dinaikkan menjadi Rp75 miliar. Alasannya kondisi keuangan daerah tak memungkinkan setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas.
Mendengar penjelasan badan anggaran DPRD, ribuan ASN langsung naik pitam dan berusaha menyerang anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Snggaran, beruntung para Anggota DPRD segera dievakuasi petugas keamanan dengan pengawalan ketat.
baca juga: Diknasbud Pontianak Minta Pelajar tak Ikut-ikutan Demo
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Muhammad Miftah Baay menyatakan, dengan pemangkasan TTP dari Rp75 miliar menjadi Rp26 miliar adalah salah satu pelecehan DPRD kepada ASN.
"Pemangkasan TTP oleh Bandan Anggran DPRD Kota Tidore Kepulauan ini adalah bentuk pelecehan DPRD kepada ribuan ASN Kota Tidore Kepulauan," kata Muhammad Miftah Baay.
Hafit Ismail, salah satu ASN Pemkot Tidore Kepulauan mengatakan adanya pemangkasan itu maka ASN hanya akan menerima TTP sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
"Pemangkasan ini tidak sebanding dengan kerja ASN sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat," ujarnya. (OL-3)
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Setelah terkumpul selama satu bulan, telur didistribusikan ke setiap posyandu untuk diberikan kepada anak-anak.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong.
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa pada Jumat, 2 Januari 2026, meski disebut sebagai 'hari kejepit nasional'.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved