Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MASSA dari Aliansi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel menggelar aksi damai untuk menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Aksi tersebut digelar di Bundaran Air Mancur, di Jalan Faqih Jalaluddin, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Kamis (8/10).
Ketua IMM Sumsel Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya menolak keras pembahasan undang-undang itu, karena dari awal perancangan sangat elitis dan terkesan tertutup dari publik secara luas. "Hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan semangat demokrasi. Kami juga menolak pembahasan undang-undang tersebut karena pemerintah dan DPR memanfaatkan situasi di tengah pandemi covid-19," ujarnya.
Pihaknya menolak seluruh pasal undang-undang itu karena dianggap sarat dengan kepentingan investor dengan mengorbankan rakyat secara luas. "Poin selanjutnya kami juga menolak seluruh pasal UU Cipta Kerja karena akan menimbulkan kemudaratan yang sangat luas dibandingkan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia," katanya.
Terakhir, ia meminta kepada seluruh mahasiswa Muhammadiyah se-Sumsel untuk melakukan kajian tentang UU Cipta Kerja secara kritis mendalam sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR.
Pihaknya berjanji akan mengawal undang-undang itu sampai Presiden Republik Indonesia mencabutnya. "Kami akan selalu menyuarakan hal-hal terkait UU Cipta Kerja di Sumatra Selatan," pungkasnya. (OL-14)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Andy Said Tandio kepada awak media menjelaskan, potensi subsektor film, animasi, dan video di Kabupaten Sleman tersebut dapat membuka lapangan kerja.
Peningkatan Kota Cilegon menjadi kota kreatif sangat strategis dalam upaya peningkatan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini.
Selain itu, juga bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ditawarkan pula untuk menjadi siswa SMK Kemenperin.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved